REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sebagai upaya dekarbonisasi sektor transportasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan upaya ini bukan hanya agenda lingkungan hidup.
Namun, ini juga bagian dari ikhtiar pemerintah menjaga ketahanan energi nasional, menekan biaya logistik, serta melindungi kesejahteraan masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Menko AHY menyampaikan hal ini saat Indonesia Zero Emission Heavy Duty Vehicle (IZEHDV) Forum di Hotel St Regis, Jakarta, Kamis (23/7/2026). Menurut dia, masyarakat saat ini menghadapi tantangan yang tidak ringan.
Konflik geopolitik di berbagai belahan dunia memicu gangguan rantai pasok energi global, mendorong kenaikan harga minyak, hingga berdampak pada harga berbagai kebutuhan pokok. Karena itu, Indonesia harus terus memperkuat kemandirian energi agar tidak semakin rentan terhadap gejolak eksternal.
.rec-desc {padding: 7px !important;}“Di tengah dinamika dunia yang penuh ketidakpastian, Indonesia harus memiliki semangat mewujudkan kemandirian energi,’’ katanya.
Ketahanan energi jadi fondasi bagi lebih dari 280 juta penduduk Indonesia agar pertumbuhan ekonomi tetap berjalan, industri terus berkembang, dan kesejahteraan masyarakat meningkat dengan pasokan energi cukup, terjangkau, dan tak terganggu.
Namun, Menko AHY mengingatkan meningkatnya kebutuhan energi diikuti meningkatnya emisi karbon yang berdampak terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Maka, transisi menuju energi baru terbarukan harus dilakukan bertanggung jawab.
“Yang kita lakukan hari ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan saat ini, juga bentuk tanggung jawab kita kepada anak cucu di masa depan. Pembangunan tidak boleh berhenti, tetapi juga harus tetap menjaga bumi yang kita wariskan,” tegas Menko AHY.
Ia menjelaskan, sekitar 55 persen emisi karbon Indonesia berasal dari sektor energi. Dari jumlah tersebut, sekitar 22 persen berasal dari sektor transportasi, dan sekitar 89 persen di antaranya disumbang oleh transportasi darat.
Kendaraan berat memang hanya sekitar tiga juta unit, namun berkontribusi sekitar 31 persen terhadap emisi karbon sektor transportasi darat.
Karena itu, pemerintah terus mendorong berbagai langkah dekarbonisasi, mulai dari peningkatan efisiensi energi, percepatan elektrifikasi kendaraan, hingga pengembangan kendaraan listrik nasional, termasuk truk dan bus listrik.
“Elektrifikasi kendaraan memerlukan dukungan kebijakan, edukasi kepada masyarakat, serta insentif yang tepat. Di saat yang sama, kita juga ingin industri kendaraan listrik dalam negeri terus berkembang sehingga memberikan manfaat ekonomi lebih luas,” katanya.
Selain elektrifikasi, pemerintah terus memperluas penggunaan biodiesel B50 sebagai bagian dari strategi mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak.
Menurut Menko AHY, semakin besar pasokan energi yang berasal dari dalam negeri, semakin kecil pula ketergantungan Indonesia terhadap fluktuasi harga minyak dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik internasional.
“Ketika terjadi konflik atau gangguan jalur distribusi energi dunia, dampaknya langsung terasa pada harga dan pasokan energi. Karena itu, penguatan elektrifikasi maupun pemanfaatan biodiesel merupakan bagian dari upaya memperkuat keamanan energi nasional sekaligus mengurangi beban impor,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menko AHY menegaskan komitmen pemerintah menata persoalan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang selama bertahun-tahun menjadi tantangan serius bagi keselamatan transportasi nasional.
Menurutnya, praktik ODOL tidak hanya meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas yang merenggut korban jiwa, tetapi juga mempercepat kerusakan infrastruktur jalan yang setiap tahunnya membutuhkan anggaran puluhan triliun rupiah untuk perbaikan.
“Kendaraan ODOL membahayakan keselamatan pengguna jalan dan menyebabkan kerusakan jalan sangat besar. Setiap tahun pemerintah harus mengalokasikan lebih dari Rp 40 triliun untuk preservasi jalan yang rusak akibat kendaraan yang melebihi dimensi dan muatan,” ungkapnya.
Menko AHY menekankan penanganan ODOL harus dilakukan secara bertahap, tegas, dan berkeadilan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Polri, hingga pelaku usaha.
Di sisi lain, pemerintah menyiapkan solusi jangka panjang melalui pengembangan moda angkutan logistik yang lebih efisien, seperti optimalisasi jalur kereta api logistik dan peningkatan kapasitas logistik maritim agar ketergantungan terhadap angkutan jalan dapat dikurangi.
“Ketika kita mampu mengurangi kendaraan ODOL, kita bukan hanya menekan emisi karbon, juga mengurangi angka kecelakaan, menghemat biaya perbaikan jalan, sekaligus menciptakan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan berdaya saing,’’ ujarnya.
Semua ini pada akhirnya kembali kepada kepentingan masyarakat, agar biaya logistik turun, distribusi barang semakin lancar, dan harga kebutuhan masyarakat semakin terkendali.
Dalam kesempatan yang sama, Country Director WRI Indonesia Nirarta Samadhi menyampaikan semua pihak harus mewujudkan kemandirian energi melalui transformasi di sektor transportasi.
“Jumlahnya memang sedikit, tapi dampaknya terhadap konstruksi energi dan emisi, sangat besar. Kabar baiknya, saat ini Indonesia sudah memiliki kemampuan untuk membangun bis dan truk listrik,” pungkas Nirarta.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Senior Anchor and Director CNN Indonesia Desi Anwar, Staf Ahli Bidang Kawasan dan Lingkungan Kementerian Perhubungan Robby Kurniawan, serta Direktur Retail dan Niaga PT PLN Fahrur Rozy.
Menko AHY dalam kesempatan tersebut didampingi Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Nazib Faizal serta Staf Khusus Bidang Manajemen dan Kerja Sama Antar Lembaga Agust Jovan Latuconsina.
