Jakarta, VIVA – Pemerintah Indonesia melontarkan kecaman keras terhadap serangkaian serangan yang menyasar kapal-kapal komersial di perairan internasional Laut Merah.
Melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Indonesia menilai aksi tersebut bukan hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga mengancam keselamatan pelayaran global, kelancaran perdagangan internasional, serta stabilitas kawasan.
Dalam pernyataan resminya, Kemlu menegaskan bahwa kebebasan bernavigasi di perairan internasional merupakan prinsip yang harus dihormati seluruh pihak. Serangan terhadap kapal-kapal sipil dinilai bertentangan dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku.
“Pemerintah Republik Indonesia mengecam serangan terhadap kapal-kapal komersial yang tengah berlayar di perairan internasional di Laut Merah. Tindakan tersebut bertentangan dengan hukum internasional, termasuk prinsip kebebasan bernavigasi, serta membahayakan keselamatan pelayaran, perdagangan internasional, dan stabilitas kawasan,” tulis Kemlu RI, melalui keterangan resminya, Jumat 24 Juli 2026.
Indonesia juga menyerukan seluruh pihak yang terlibat agar menahan diri dan menghindari langkah-langkah yang berpotensi memperburuk situasi keamanan di kawasan.
Menurut Kemlu, penghormatan terhadap hukum internasional harus menjadi pijakan utama dalam menjaga keamanan jalur pelayaran internasional.
“Indonesia menyerukan kepada seluruh pihak untuk menahan diri, menghindari tindakan yang dapat meningkatkan eskalasi, serta menghormati hukum internasional, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS),” ujarnya.
Selain menyoroti situasi di Laut Merah, Indonesia kembali menegaskan sikapnya terhadap konflik di Yaman. Pemerintah mendukung penyelesaian konflik melalui jalur politik yang inklusif dengan mengedepankan kepemimpinan dan kepemilikan penuh oleh rakyat Yaman di bawah fasilitasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Terkait konflik di Yaman, Indonesia kembali menegaskan dukungan terhadap penyelesaian konflik melalui proses politik yang inklusif, Yemeni-led and Yemeni-owned, di bawah fasilitasi PBB, serta dengan menghormati kedaulatan, persatuan, dan integritas wilayah Yaman,” tutupnya.
tvOnenews/Abdul Gani Siregar
