Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jono Priyono mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch (ICW) di Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (24/7). Pertemuan ini membahas soal pengelolaan pengadaan di Sekolah Rakyat.
“Kami berdiskusi panjang dengan semangat yang sama. Tidak boleh program strategis Bapak Presiden Prabowo dikotori dengan tindakan-tindakan korupsi. Maka apa yang disampaikan oleh ICW menjadi masukan yang sangat berharga buat Kementerian Sosial,” kata Gus Ipul.
Ia juga mengungkapkan sejumlah temuan yang disampaikan ICW memiliki kesamaan dengan hasil pengawasan internal Inspektorat Jenderal Kemensos maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kesamaan tersebut, kata dia, akan menjadi bahan evaluasi untuk membenahi sistem pencegahan korupsi di lingkungan Kemensos.
“Ada kesamaan temuan-temuan yang diberikan oleh ICW maupun juga oleh Irjen dan juga yang ada di BPK. Jadi ini ada hal-hal yang sama yang kita harapkan nanti jadi perbaikan ke depan. Jadi perbaikan untuk pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Sosial," ujarnya.
Ia menambahkan, Kemensos terbuka terhadap kritik dan saran dari berbagai pihak didukung data yang akurat. Pendekatan tersebut akan memudahkan pemerintah mengambil kebijakan untuk menutupi celah penyimpangan.
“Kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran dari pihak manapun, apalagi dilakukan dengan melampirkan data-data yang akurat. Apa yang disampaikan oleh ICW semuanya dilampiri dengan data-data yang sangat akurat. Saya ingin masyarakat luas yang ingin memberikan masukan kepada Kementerian Sosial juga melengkapi dengan data-data sehingga kami bisa mengoreksi dan mengambil kebijakan yang mampu mencegah adanya korupsi tersebut," tuturnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Koordinator ICW, Almas Sjafrina, menyebut ICW sebelumnya telah meminta sejumlah data dan informasi kepada Kementerian Sosial maupun Kementerian Keuangan agar kajian yang dilakukan lebih komprehensif. Menurutnya, pengawasan masyarakat sipil bertujuan memastikan anggaran publik benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, khususnya di sektor pendidikan.
“Spiritnya ICW adalah jangan sampai uang publik kemudian punya kerentanan korupsi yang tinggi dan benefit untuk publiknya akhirnya sangat kurang. Apalagi kita bicara soal pendidikan yang sejak lama menjadi salah satu sektor dengan kasus korupsi yang cukup banyak ditindak aparat penegak hukum," ujar Almas.
Lebih lanjut, Gus Ipul menegaskan hasil pertemuan tersebut menjadi peringatan bagi seluruh jajaran Kementerian Sosial untuk memperkuat integritas dan memperbaiki tata kelola sekaligus mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi seluruh program Kemensos agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini.
“Yang pertama ini adalah peringatan dari ICW untuk jajaran Kementerian Sosial. Maka jajaran Kementerian Sosial harus terus memperkuat integritas dan memperbaiki tata kelola supaya hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi. Yang kedua, saya membuka kesempatan kepada semua pihak untuk turut mengawasi, memberikan masukan, kritik, dan saran terhadap seluruh program yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial," pungkasnya.
ICW Soroti Dugaan Mark Up Dan Transparansi Pengadaan Sekolah RakyatPada kesempatan tersebut, ICW juga menyoroti adanya potensi kerawanan dalam pengadaan program Sekolah Rakyat, mulai dari dugaan mark up anggaran, metode pengadaan, hingga penyedia yang berulang.
“ICW saat ini sedang mengkaji Sekolah Rakyat. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami mulai dari konsep karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif. Hal lain yang kami soroti adalah terkait dengan pengelolaan anggaran mulai dari transparansi dan akuntabilitasnya," kata Almas.
Dari hasil pertemuan tersebut, ICW menemukan sejumlah catatan terkait proses pengadaan. Temuan tersebut masih terus dikaji sebelum dituangkan dalam hasil kajian final.
“Sejauh ini kami ada beberapa catatan yang tadi juga sudah disampaikan mulai dari soal pemilihan metode pengadaan, kemudian ada dugaan mark up dengan melihat harga, kemudian juga ada sorotan terkait dengan penyedia yang berulang dan sebagainya. Temuannya masih sedang kami dalami," ujarnya.
Sementara itu, Gus Ipul menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan ICW. Ia menilai seluruh catatan yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi penting bagi Kemensos dalam memperkuat tata kelola program Sekolah Rakyat.
“Maka apa yang disampaikan oleh ICW menjadi masukan yang sangat berharga buat Kementerian Sosial. Saya dan Pak Wamen akan menindaklanjuti, mendalami, dan akan mengambil langkah-langkah yang nyata agar ke depan seluruh praktik-praktik yang tidak baik itu bisa dimitigasi dan dihindari," kata dia.
Ia menambahkan, Kemensos terbuka terhadap kritik dan pengawasan dari masyarakat selama disertai data yang valid. Partisipasi publik menjadi bagian penting dalam memperkuat integritas penyelenggaraan program pemerintah.
“Saya membuka kesempatan kepada semua pihak untuk turut mengawasi, memberikan masukan, kritik dan saran terhadap seluruh program yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial,” ujarnya.
