Menuju Fase Berikutnya Industrialisasi Tambang dan Mineral Indonesia

Selama lebih dari satu dekade terakhir, Indonesia telah menunjukkan keberanian dalam mengubah arah pembangunan sektor pertambangan dan mineral. Melalui kebijakan hilirisasi, pembangunan smelter, dan penguatan industri pengolahan, Indonesia tidak lagi sekadar dikenal sebagai pengekspor bahan mentah, tetapi mulai menempatkan dirinya sebagai salah satu aktor penting dalam rantai pasok global untuk komoditas strategis seperti nikel, bauksit, tembaga, dan mineral kritis lainnya.

Fondasi ini merupakan capaian besar yang layak diapresiasi. Beberapa negara di Global South bahkan menjadikan pengalaman Indonesia ini sebagai referensi utama mereka dalam membangun industri mineral domestik mereka. Para guru dan profesor di Brasil, Peru, Argentina, Ghana, dan beberapa negara lainnya menjadikan pengalaman Indonesia sebagai studi kasus untuk pembelajaran kebangkitan industri mereka.

Namun, sebagaimana setiap transformasi besar, keberhasilan fase pertama justru mengharuskan kita mulai memikirkan fase berikutnya. Selama beberapa dekade, banyak strategi industrialisasi di negara berkembang dibangun di atas asumsi bahwa transformasi industri merupakan konsekuensi alami dari liberalisasi perdagangan, keterbukaan investasi, dan berkurangnya peran negara.

Pendekatan tersebut telah memberikan banyak pelajaran berharga. Tetapi pengalaman berbagai negara juga menunjukkan bahwa tidak ada satu resep pembangunan yang berlaku universal. Industrialisasi selalu merupakan proses yang sangat dipengaruhi oleh sejarah, struktur ekonomi, kapabilitas produktif, serta realitas politik masing-masing negara. Karena itu, fase berikutnya industrialisasi mineral Indonesia perlu semakin bertumpu pada kekuatan, tantangan, dan karakteristik kelembagaan yang kita miliki sendiri.

Selama ini, keberhasilan hilirisasi lebih banyak diukur dari jumlah smelter yang dibangun, besarnya investasi yang masuk, meningkatnya nilai tambah, atau pertumbuhan ekspor. Semua indikator tersebut tentu penting dan memang seperti itu seharusnya. Terutama pada fase-fase awal industrialisasi mineral.

Untuk menunjukkan bahwa kita telah mengambil langkah yang tepat dan berada pada jalur yang benar. Untuk meyakinkan bangsa kita sendiri bahwa kita juga bisa melangkah jauh lebih maju. Namun, seiring semakin matangnya agenda hilirisasi, mungkin sudah saatnya ukuran keberhasilan kita juga semakin berkembang. Mungkin sudah saatnya kita bertanya tentang kapabilitas apa yang berhasil dibangun melalui industri tersebut?

Kita kemudian sadar keberhasilan industrialisasi mineral lebih dari sekadar cerita tentang menghasilkan lebih banyak produk olahan. Menurut saya, ia juga harus tercermin pada tumbuhnya perusahaan nasional yang semakin kompetitif, meningkatnya kemampuan rekayasa dan penguasaan teknologi, berkembangnya sumber daya manusia, menguatnya perekonomian daerah penghasil dan pengolah mineral, meningkatnya kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah tambang, serta membaiknya kualitas lingkungan hidup.

Dengan kata lain, mineral tidak boleh hanya menghasilkan industri, tetapi juga menghasilkan kemampuan bangsa untuk terus membangun industrinya sendiri.
Perubahan cara pandang tersebut membawa konsekuensi yang menarik. Mungkin sudah saatnya proyek-proyek mineral strategis seperti smelter nikel atau alumina refinery tidak lagi dipandang semata sebagai proyek investasi, melainkan sebagai platform pembangunan kapabilitas nasional.

Bayangkan apabila setiap proyek besar sejak awal juga dirancang untuk mendorong pengembangan pemasok domestik (supplier development), meningkatkan kandungan teknologi lokal, membangun kemitraan dengan perusahaan rekayasa Indonesia, memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian, serta membuka akses pembiayaan bagi pelaku usaha nasional agar mampu masuk ke dalam rantai pasok industri.

Jangan-jangan ini adalah saatnya kita menyusun roadmap supply-chain raw industry minerals sebagai bagian dari rencana besar industrialisasi negara ini? Mungkinkah kita meminta perusahaan-perusahaan mineral untuk ikut menyusun dan membangun agenda kemitraan industri domestik? Dari sini kita akan melihat bagaimana mereka merancang hubungan bisnis mereka dengan entitas yang lebih kecil dan bersifat lokal-regional misalnya sebagai bagian dari pemasok bahan baku smelter mereka.

Dalam situasi seperti itu, proyek-proyek berskala besar tidak lagi berkembang sebagai investment enclaves, tetapi menjadi pusat pertumbuhan ekosistem industri nasional. Bukan lagi sekadar pabrik-pabrik yang terisolasi dari ekosistem di sekitarnya.

Pendekatan seperti ini juga terasa semakin relevan jika melihat karakteristik struktur ekonomi Indonesia. Di satu sisi, industrialisasi mineral memang membutuhkan investasi yang sangat besar dan teknologi yang kompleks. Di sisi lain, struktur dunia usaha nasional, termasuk pertambangan dan pengolahan mineral, masih didominasi oleh pelaku usaha kecil dan menengah.

Karena itu, tantangannya bukan biner dengan keharusan untuk memilih salah satu di antara keduanya. Ini bukan pertanyaan 'either or'. Akan tetapi kita perlu memastikan bahwa investasi-investasi berskala besar mampu menjadi lokomotif yang menarik pertumbuhan perusahaan-perusahaan nasional, memperluas kesempatan belajar (learning in production), dan membangun productive capabilities di dalam negeri. Industrialisasi pada akhirnya tidak hanya melahirkan industri yang lebih besar, tetapi juga perusahaan Indonesia yang lebih kuat.

Namun, membangun kapabilitas membutuhkan waktu jauh lebih panjang daripada membangun sebuah pabrik. Ini adalah tantangan berikutnya, perlunya sebuah kesadaran kolektif. Banyak negara berkembang sesungguhnya tidak kekurangan strategi industrialisasi, peta jalan, maupun rekomendasi kebijakan. Studi-studi seperti ini sudah sangat banyak, bahkan dengan melibatkan institusi dan lembaga-lembaga internasional.

Tetapi kita perlu menjawab bagaimana menjaga arah transformasi tersebut tetap konsisten ketika dinamika politik berubah atau birokrasi mengalami penyesuaian. Mungkin fase berikutnya dari industrialisasi Indonesia bukan lagi sekadar designing industrial policy, tetapi sustaining industrial transformation, yaitu bagaimana memastikan industrialisasi mineral menjadi agenda nasional yang dimiliki bersama, bukan lagi dianggap sekadar agenda satu pemerintahan atau properti satu tokoh politik tertentu, tetapi telah sebuah gerakan sosial-politik dan ekonomi kolektif kebangsaan bernama Indonesia.

Karena pada akhirnya, kekayaan mineral bukanlah tujuan pembangunan. Ia adalah instrumen untuk membangun kapabilitas nasional yang memungkinkan Indonesia terus bertransformasi dan tetap kompetitif lintas generasi.