Banda Aceh (ANTARA) - Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Sumatera menyatakan dana atau anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh mencapai Rp58,97 triliun lebih.
Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas PRR Sumatera Safrizal ZA di Banda Aceh, Jumat, mengatakan Provinsi Aceh menerima alokasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar 58,97 persen dari tiga provinsi yang terdampak bencana hidrometeorologi di Pulau Sumatera.
"Total anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang dialokasikan mencapai Rp100,166 triliun. Dari jumlah tersebut, Aceh menerima sebesar 58,97 persen atau sebanyak Rp58,97 triliun," katanya.
Safrizal menyebutkan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tersebut dibagi dalam tiga tahun anggaran yakni pada 2026 sebesar Rp24,2 triliun, pada 2027 sebanyak Rp20,2 triliun, dan pada 2028 mencapai Rp14,5 triliun.
Safrizal yang juga menjabat Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri mengatakan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascabencana tersebut dialokasikan ke kementerian dan lembaga terkait.
Baca juga: Kaposwil PRR Aceh dorong percepatan realisasi stimulan dan huntap
Baca juga: Kasatgas PRR luruskan informasi soal penanganan Jembatan Enang-Enang
Ia menyebutkan Satgas PRR Sumatera tidak mengelola anggaran. Pelaksanaan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi oleh kementerian dan lembaga.
"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi agar pemulihan pascabencana berjalan sesuai harapan dan kondisi masyarakat dapat normal kembali," kata Safrizal.
Safrizal menjelaskan ada sejumlah kementerian lembaga yang melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Aceh pada 2026. Alokasi anggaran terbanyak berada di Kementerian Pekerjaan Umum mencapai Rp12,5 triliun dengan jumlah 556 kegiatan.
Sedangkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebanyak Rp3,3 triliun dengan 210 kegiatan, Kementerian Sosial mencapai Rp2 triliun lebih dengan 25 kegiatan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1,8 triliun dengan 10 kegiatan.
"Kami juga mempublikasikan kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan kementerian lembaga sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat," kata Safrizal ZA.
Baca juga: Menteri PU tugaskan PT PP perkuat struktur jembatan Enang-enang, Aceh
Baca juga: Mendagri: pemerintah sepakati percepatan rehabilitasi di Bener Meriah
Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas PRR Sumatera Safrizal ZA di Banda Aceh, Jumat, mengatakan Provinsi Aceh menerima alokasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar 58,97 persen dari tiga provinsi yang terdampak bencana hidrometeorologi di Pulau Sumatera.
"Total anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang dialokasikan mencapai Rp100,166 triliun. Dari jumlah tersebut, Aceh menerima sebesar 58,97 persen atau sebanyak Rp58,97 triliun," katanya.
Safrizal menyebutkan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tersebut dibagi dalam tiga tahun anggaran yakni pada 2026 sebesar Rp24,2 triliun, pada 2027 sebanyak Rp20,2 triliun, dan pada 2028 mencapai Rp14,5 triliun.
Safrizal yang juga menjabat Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri mengatakan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascabencana tersebut dialokasikan ke kementerian dan lembaga terkait.
Baca juga: Kaposwil PRR Aceh dorong percepatan realisasi stimulan dan huntap
Baca juga: Kasatgas PRR luruskan informasi soal penanganan Jembatan Enang-Enang
Ia menyebutkan Satgas PRR Sumatera tidak mengelola anggaran. Pelaksanaan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi oleh kementerian dan lembaga.
"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi agar pemulihan pascabencana berjalan sesuai harapan dan kondisi masyarakat dapat normal kembali," kata Safrizal.
Safrizal menjelaskan ada sejumlah kementerian lembaga yang melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Aceh pada 2026. Alokasi anggaran terbanyak berada di Kementerian Pekerjaan Umum mencapai Rp12,5 triliun dengan jumlah 556 kegiatan.
Sedangkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebanyak Rp3,3 triliun dengan 210 kegiatan, Kementerian Sosial mencapai Rp2 triliun lebih dengan 25 kegiatan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1,8 triliun dengan 10 kegiatan.
"Kami juga mempublikasikan kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan kementerian lembaga sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat," kata Safrizal ZA.
Baca juga: Menteri PU tugaskan PT PP perkuat struktur jembatan Enang-enang, Aceh
Baca juga: Mendagri: pemerintah sepakati percepatan rehabilitasi di Bener Meriah
