Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mendatangi 10 wilayah untuk melakukan pencegahan korupsi terhadap kepada daerah.
Dalam safarinya itu, akan dihadiri oleh Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretaris Daerah dan jajaran perangkat daerah lainnya.
"Kita akan datang ke 10 titik, 10 tempat," ucap Mendagri, Tito Karnavian, Jumat (24/7/2026).
Tito menungkapkan, pihaknya juga akan memonitor, mendeteksi, dan berusaha menginventarisir anggaran yang dirasa tidak efisien untuk diefisienkan.
"Tim dari Kemendari dan tim dari KPK akan bersama-bersama, disamping tentunya upaya penindakan tentunya menjadi hak domain dari penegak hukum khususnya KPK," ungkapnya.
Ia turut menyoroti soal berbagai sektor yang rawan terjadinya korupsi di antaranya, pekerjaan umum, pendidikan, kesehatan, keuangan, aset, pengadaan barang dan jasa, manajemen pemerintahan, manajemen sumber daya manusia, dan pelayanan publik.
"Mulai dari perencanaan, ada program titipan, ada pokir, pokir yang tidak selaras, proyek tanpa kebutuhan dibuat gitu. Kemudian ada penganggaran, pengadaan barang dan jasa," ujarnya.
"Kemudian pada saat pelaksanaannya kurang volume. Pada saat pembayaran. Kemudian juga ada manajemen ASN ini, di antaranya transaksional dalam jabatan, mutasi, dan lain-lain, disampaikan tadi," sambungnya.
Diharapkan, safari ini akan digelar secepatnya, rencananya dimulai pada pekan depan dengan meng-cover seluruh Provinsi serta Kabupaten se-Indonesia. (aha/aag)
