JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto, berharap Nahdlatul Ulama (NU) tidak ditarik ke dalam kepentingan politik praktis lewat Muktamar ke-35.
"NU terlalu besar untuk dilibatkan dalam tarik-menarik kepentingan politik praktis. Jangan pernah coba-coba memecah belah NU demi ambisi kekuasaan,” ujar Hasto dalam keterangan resminya, Jumat (24/7/2026).
Baca juga: Hasto Ingatkan Pentingnya Menjaga Keutuhan NU Jelang Muktamar ke-35
Oleh karena itu, Hasto mengingatkan agar tidak ada pihak yang berupaya mengooptasi atau memecah belah NU demi ambisi kekuasaan menjelang Muktamar ke-35 NU.
Menurut Hasto, NU telah menjadi salah satu pilar penting dalam perjalanan bangsa. Sebab, NU turut membentuk jati diri Indonesia bersama PNI, Muhammadiyah, dan berbagai komponen bangsa lainnya.
“NU itu milik Indonesia dan dunia yang ditakdirkan dengan jiwa keislaman serta konsepsi pemikiran yang luar biasa," jelas Hasto
Baca juga: Menara Bersejarah Tambakberas Bersolek, Jadi Ikon Megah Muktamar Ke-35 NU
Oleh karena itu, lanjut Hasto, sinergi antara nilai-nilai kebangsaan dan agama harus dibangun melalui pemahaman sejarah yang utuh mengenai lahirnya NU dan PNI.
Hasto menilai pemahaman sejarah tersebut penting untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini, mulai dari persoalan ekonomi hingga penegakan hukum.
"Penggalian terhadap sejarah yang benar ini kemudian dirancang menjadi pergerakan Indonesia yang saat ini sedang dilanda kegelapan fiskal, moneter, dan pertumbuhan sektor riil, serta akibat kegelapan dalam sistem hukum nasional,” tutur Hasto.
Dia pun secara khusus menyinggung kasus dugaan korupsi mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie yang dinilainya menjadi contoh persoalan dalam sistem hukum nasional.
Menurut dia, sinergi NU dan PDI-P dapat memperkuat nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberanian dalam menyuarakan kebenaran.
“Kasus mantan Jampidsus Febri dan upaya penyelamatannya adalah contoh nyata kegelapan hukum. Dengan menggali pemikirannya, maka sinergi NU dan PDI-P akan memperkuat cahaya Sembilan Bintang yang terdapat dalam logo NU menjadi cahaya kemanusiaan, keadilan, dan keberanian di dalam menyuarakan kebenaran," tutur Hasto.
Lebih lanjut, Hasto berpandangan bahwa dinamika politik modern yang cenderung otoriter dan populis, kerap mengaburkan ideologi organisasi keagamaan maupun partai politik melalui intervensi kekuasaan demi kepentingan elektoral.
Pentingnya kembali ke khittah PBNUKarena itu, dia mengingatkan pentingnya kembali kepada Khittah 1926 agar NU tetap berdiri sebagai organisasi keagamaan yang menjaga nilai-nilai moral.
"Kembali ke Khittah 1926 adalah benteng ideologis dan moral agar elit NU tidak ikut dalam tarik-menarik kepentingan politik praktis," jelas Hasto.
Dia pun berharap NU terus menjadi penjaga moral bangsa di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia.
