Pantau - Presiden Maladewa Mohamed Muizzu meratifikasi undang-undang komprehensif pertama tentang transplantasi organ manusia yang menetapkan kerangka hukum dan regulasi untuk penyelenggaraan layanan transplantasi organ yang aman dan berkualitas tinggi.
Atur Prosedur dan Pengawasan Transplantasi OrganUndang-Undang Transplantasi Organ mengatur prosedur transplantasi sekaligus menetapkan hak dan kewajiban bagi pendonor, penerima, serta penyedia layanan kesehatan di Maladewa.
Berdasarkan undang-undang tersebut, Dewan Transplantasi Organ yang ditunjuk presiden akan bertugas merumuskan kebijakan transplantasi organ di tingkat nasional.
Komite Otorisasi Transplantasi Organ juga dibentuk untuk menilai dan menyetujui setiap permohonan transplantasi guna memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai ketentuan hukum.
Undang-undang tersebut turut menetapkan standar pelaksanaan transplantasi organ serta mengatur pelanggaran beserta sanksi bagi prosedur yang dilakukan secara melawan hukum.
Berlaku Enam Bulan Setelah DipublikasikanPemerintah Maladewa menyatakan, "kerangka kerja ini akan membantu memastikan layanan transplantasi organ dilaksanakan secara aman, etis, dan selaras dengan standar nasional."
Rancangan undang-undang tersebut sebelumnya disahkan parlemen pada 14 Mei, namun dikembalikan Presiden Mohamed Muizzu untuk ditinjau ulang pada 31 Mei.
Komite Urusan Sosial parlemen kemudian mengajukan amendemen pada 1 Juli dan rancangan yang telah direvisi disetujui anggota parlemen pada 14 Juli sebelum kembali diserahkan kepada presiden.
Undang-undang tersebut akan mulai berlaku efektif 180 hari setelah dipublikasikan dalam Lembaran Negara.
