REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Peneliti Lembaga riset Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS), Tira Mutiara mengatakan, sejumlah studi memang mendukung dugaan bahwa skema tax rebate zakat mendorong lonjakan penghimpunan zakat. Studi Haji-Othman, Sheh Yusuff, dan Abdullah (2021) di Kedah, Malaysia turut menemukan bahwa tax rebate menjadi salah satu determinan signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat penghasilan, di samping faktor religiusitas dan kualitas layanan lembaga zakat.
Tira mengatakan, studi lanjutan Muhammad dan Nor (2024) tentang niat wajib pajak Muslim menekan kewajiban pajak lewat zakat bahkan mencatat mayoritas responden mengaku sengaja meningkatkan pembayaran zakat mereka sebagai strategi menekan kewajiban pajak, yang berarti insentif rebate memang mendorong lonjakan nominal zakat yang dibayarkan, meski motivasinya bercampur antara ibadah dan strategi fiskal semata.
Baca Juga
Peran PBB dalam Konflik Palestina Dinilai Belum Optimal
Satpam Jatiluhur Ditemukan Meninggal Mengapung dengan Tangan Terborgol
Klarifikasi Beasiswa Palestina Rp 22 Miliar, Baznas Pastikan Dana Zakat Domestik Tetap Aman
"Salah satu negara yang sudah lama menerapkan kebijakan zakat sebagai pengurang pajak adalah Malaysia. Malaysia sendiri mulai mengakui zakat dalam kerangka hukum pajak sejak Income Tax Act 1967, namun skema zakat sebagai pengurang pajak/ rebate penuh (bukan sekadar deduction) baru terbentuk secara bertahap," kata Tira kepada Republika, Jumat (24/7/2026)
Ia menjelaskan, untuk individu, berbagai sumber menyebut penerapannya mulai berjalan di kisaran akhir 1970-an hingga diperkuat lewat Section 6A (3) Income Tax Act pada era 1999-2001, di mana wajib pajak Muslim bisa mengklaim 100 persen zakat yang dibayarkan sebagai pengurang pajak terutang secara langsung.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Untuk korporasi, skemanya menyusul lebih belakangan di era 1990-an, dengan batasan klaim maksimal 2,5 persen dari total penghasilan usaha, berbeda dari individu yang bisa offset penuh tanpa batas persentase. Langkah ini diambil pemerintah Malaysia karena zakat dipandang sebagai instrumen fiskal strategis untuk pengentasan kemiskinan umat, sekaligus untuk menghindari beban ganda bagi warga Muslim yang harus menunaikan dua kewajiban sekaligus yaitu zakat dan pajak.
"Dampaknya di Malaysia terlihat dari meningkatnya penghimpunan zakat lewat lembaga resmi negeri (Majlis Agama Islam Negeri), meski di sisi lain juga memunculkan perhatian serius dari otoritas pajak soal besarnya nilai yang dioffset, yang menunjukkan bahwa manfaat skema ini sangat bergantung pada seberapa baik sistem pelaporan dan verifikasinya dijaga agar tidak menjadi celah penghindaran pajak murni," ujar Tira.
