REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN - Minat masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk mengikuti program haji khusus terus menunjukkan tren peningkatan. Di tengah tingginya animo tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) DIY memperketat pengawasan terhadap praktik haji nonprosedural agar calon jamaah tidak menjadi korban penawaran keberangkatan ilegal.
Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) DIY, Silvia Rosetti, mengatakan salah satu faktor yang mendorong tingginya minat masyarakat terhadap haji khusus adalah kualitas layanan yang dinilai lebih baik dibandingkan haji reguler.
Baca Juga
Haedar Nashir: Pelecehan Seksual di Kampus Yogya Cederai Moral di Lingkungan Pendidikan
Ekspor Terus Tumbuh, Kakao Indonesia Punya Model Besar Kuasai Pasar Global
Mendag Klaim MBG Dongkrak Harga Bahan Pokok Termasuk Telur
"Haji khusus, peminatnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Karena memang dari segi pelayanan haji khusus itu lebih baik daripada haji reguler," kata Silvia, Ahad (12/7/2026).
Adapun haji khusus ini hanya dapat diselenggarakan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang memiliki izin resmi dan menggunakan kuota haji pemerintah.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Ia mengungkapkan, penyelenggaraan haji khusus di DIY selama ini berjalan dengan baik. Seluruh PIHK yang berizin resmi disebutnya telah menjalankan pelayanan sesuai standar operasional dan regulasi pemerintah. Meski demikian, Silvia mengingatkan masyarakat untuk memastikan biro perjalanan yang dipilih memiliki legalitas dan rekam jejak yang baik.
"Pelaksanaan haji khusus di DIY sejauh ini berjalan baik. Para penyelenggara mengikuti standar operasional dan regulasi yang telah ditetapkan," ujarnya.
Untuk mengantisipasi keberangkatan ilegal tersebut, Kemenhaj DIY memperkuat pengawasan terhadap praktik haji nonprosedural setelah masih ditemukan warga negara Indonesia yang berupaya menunaikan ibadah haji menggunakan visa selain visa haji. Arab Saudi, diketahui menerapkan sanksi berat bagi jamaah yang berhaji secara ilegal. Selain dideportasi, pelanggar dapat dikenai larangan masuk kembali ke Arab Saudi hingga denda mencapai 20.000 riyal.
"Kami mohon kepada masyarakat untuk tidak tergiur dengan harga murah maupun janji bisa cepat berangkat. Semua penyelenggaraan ibadah haji memiliki aturan yang harus dipatuhi," katanya menambahkan.
