Sebuah foto di halaman depan Harian Kompas, Rabu (22/7/2023), sehari sebelum perayaan Hari Anak Nasional, menunjukkan anak-anak berseragam sekolah putih merah, lesehan di halaman sekolah sembari makan jatah Makan Bergizi Gratis. Sementara di bagian atap sekolah terlihat ada bagian bolong besar sehingga ruang kelas tak bisa digunakan, bahkan membahayakan, bisa sewaktu-waktu roboh.
Foto kondisi Sekolah Dasar Negeri (SDN) Tanggirejo, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, kemudian menarik perhatian publik. Ironis sekali, anak-anak Gen Alpha yang hidup di era kecerdasan buatan di negeri ini masih merasakan belajar di sekolah rusak.
Di sisi lain, kebutuhan perbaikan untuk membuat sekolah yang jadi rumah kedua 131 siswa belajar dengan nyaman dan tenang sebenarnya tak perlu jadi ironi andaikata anggaran pendidikan tidak terserap untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sarat masalah, bahkan dikorupsi.
Kontradiksi alokasi anggaran MBG yang besar dengan masih ditemuinya sekolah-sekolah rusak menguatkan protes publik. Saat ini bergulir gugatan perwakilan organisasi masyarakat, pendidik, dan pemerhati pendidikan yang mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
Gugatannya yakni agar tak mengizinkan anggaran MBG dipotong dari alokasi 20 persen anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Sebab, hal itu berdampak pada kemerosotan capaian akses dan mutu pendidikan nasional, terutama jenjang pendidikan dasar dan menengah.
Apalagi masih ada anak-anak Indonesia yang terpaksa belajar di bangunan sekolah yang rusak. Selain itu selama puluhan tahun kualitas pendidikan dasar stagnan, tidak ada peningkatan.
Sayangnya, protes sekolah rusak yang bergulir justru memancing kegusaran Presiden Prabowo Subianto. Sebagaimana diberitakan di berbagai media, Presiden menyasar sebagian media massa yang dinilai menutup mata terhadap kerja pemerintah dan berburu celah kekurangan.
Presiden mencontohkan pemberitaan sektor pendidikan, di mana target perbaikan lebih dari 67.000 sekolah rusak hingga akhir tahun ini dan digenjot melampaui 100.000 sekolah pada 2027 kerap terabaikan. Di tengah capaian itu, Prabowo menyebut ada media yang sengaja menonjolkan bangunan sekolah yang belum tersentuh perbaikan.
”Walaupun kita sudah perbaiki 67.000 sekolah, dia cari sekolah yang belum diperbaiki, dia foto besar taruh di halaman pertama. Aduuuh! Dia kira kita enggak ngerti. Saya enggak sebutlah media mana itu,” ujar Prabowo. Terucap oleh Presiden bahwa pengkritik pemerintah sebagai “Londo Ireng”, terutama wartawan, pengamat, dan lembaga swadaya masyarakat.
Meski memicu kegusaran Presiden, dampak baiknya yakni pemerintah bergegas merevitalisasi Sekolah Dasar Negeri (SDN) Tanggirejo. Sekolah yang semula tak masuk daftar sekolah yang direvitalisasi, akhirnya direvitalisasi mulai Sabtu (25/7/2026) dengan menyasar perbaikan menyeluruh struktur bangunan. (Kompas, 25 Juli 2026)
Tidak hanya membenahi atap yang rusak berat, proyek ini juga mencakup rehabilitasi ruang kelas, perpustakaan, lantai, plafon, hingga fasilitas sanitasi dan mushala. Selain perbaikan gedung, pekerjaan fisik difokuskan pada penataan drainase serta pembenahan lingkungan sekitar sekolah agar aman bagi siswa.
”Selama ini kami berupaya agar kegiatan belajar tetap berjalan di tengah keterbatasan ruangan. Dengan dimulainya pembangunan ini, kami berharap anak-anak nantinya dapat kembali belajar dengan aman, nyaman, dan lebih bersemangat,” ungkap Kepala SDN Tanggirejo, Juwariyah.
Masalah sekolah rusak, bahkan ada yang hingga roboh, dirasakan mengganggu pembelajaran di sekolah. Di tengah alokasi anggaran 20 persen pendidikan dari APBN dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang meningkat setiap tahun, perbaikan sekolah rusak, terutama SD, belum juga tuntas hingga kini.
Riset dari Queen's University Belfast, University of Johannesburg, University of Jyväskylä, Finnish Institute for Health and Welfare, dan University of Eastern Finland, yang dipublikasikan di British Journal of Social Psychology tahun 2023 mengungkap persepsi siswa terhadap kondisi bangunan sekolah terkait kecemasan mereka.
Para peneliti menemukan siswa dengan persepsi negatif pada lingkungan fisik sekolah mereka melaporkan tingkat kecemasan lebih tinggi. “Data menunjukkan lingkungan fisik sekolah buruk paling terkait dengan kecemasan siswa,” kata Ian Shuttleworth, dosen senior Geografi Manusia dari Sekolah Lingkungan Alam dan Bangunan di Queen’s University Belfast.
Kecemasan itu sangat terkait dengan para siswa yang menganggap lingkungan sekolah lebih buruk daripada persepsi rata-rata semua murid, dan di sekolah-sekolah di mana identitas atau etos kelompok sekolah paling lemah,” kata Ian Shuttleworth.
Data menunjukkan lingkungan fisik sekolah buruk paling terkait dengan kecemasan siswa.
Eerika Finell, Profesor Psikologi Sosial di Departemen Ilmu Sosial di University of Eastern Finland menambahkan, riset sebelumnya menunjukkan gedung sekolah bermutu baik penting untuk pencapaian pendidikan dan kenyamanan siswa.
Namun kondisi sekolah kerap kali tak memuaskan antara lain toilet, perabot, ruang kelas yang terlalu berisik; suhu terlalu panas atau terlalu dingin, ataupun seluruh bangunan sekolah rusak. “ Ini masalah nyata, dan perhatian lebih harus diberikan pada kondisi gedung sekolah,” tuturnya.
Pada masa pemerintahan Presiden Bambang Susilo Yudhoyono, banyaknya sekolah rusak membuat suasana panas antara pemerintah dan pemerhati pendidikan serta masyarakat. Dari arsip Harian Kompas, pada 28 April 2005, Wakil Presiden Jusuf Kalla yang bertanggung jawab dalam pendidikan, menunjukkan keseriusan pada laporan banyaknya gedung sekolah rusak atau sekolah bobrok.
Pada masa itu, banyak sekolah, terutama SD Inpres yang dibangun secara massal pada periode 1970-1980 an, yang struktur utamanya sudah lapuk dan rapuh. Kerusakan sekolah juga disebabkan kurangnya perawatan maupun bencana alam.
Wapres Kalla menegaskan, perbaikan sekolah rusak bakal dirampungkan dalam tiga tahun. Targetnya, gedung- gedung sekolah yang rusak berat alias bobrok segera diperbaiki dan selesai dalam tiga tahun. Untuk sumber pendanaannya, pemerintah bertekad akan mengurangi proyek pembangunan lain dan meningkatkan penerimaan negara.
"Saya (telah) berbicara dengan Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Tahun depan kita harus membuat perencanaan dua tahun atau mungkin tiga tahun, tidak ada gedung sekolah bobrok. Dalam waktu tiga tahun ini, harus demikian. Kita harus bertekad kurangi proyek lain, tapi tak boleh ada distorsi pendidikan lagi. Tidak boleh ada sekolah yang tidak ada dindingnya, tidak ada bangkunya, dan lain-lain," ujar Jusuf Kalla.
Pada periode kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wapres Boediono tahun 2009 -2014, perbaikan ruang kelas dan sekolah rusak juga jadi fokus. Namun, hingga era artificial intelligence (AI) hadir saat ini, ketika sekolah-sekolah bersolek dengan fasilitas teknologi digital papan interaktif digital, perbaikan sekolah rusak tak kunjung selesai.
Tidak perlu jauh-jauh, masih ada sekolah di ibukota negara yang rusak dan tak kunjung diperbaiki. Berjarak 12 kilometer dari arah selatan Istana Negara, SDN Kebayoran Lama Selatan 9 yang roboh pada akhir tahun 2024 tidak segera diperbaiki.
Para siswa pun harus rela menumpang belajar di SDN Kebayoran Lama Selatan 11 akibat lima ruangan sekolah rusak parah. Siswa harus belajar pada jam siang, menunggu siswa-siswi SDN Kebayoran Lama Selatan 11 selesai bersekolah. Keadaan itu membuat para siswa tidak nyaman.
Ruang guru SD Negeri 2 Tugu, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, ambruk pada Kamis (23/7/2026) sore. Bangunan yang berdiri sejak tahun 1976 itu disebutkan belum pernah direhabilitasi sejak pertama kali dibangun.
"Ambruk tiba-tiba, enggak ada hujan, enggak ada angin kencang. Dari luar memang tampak kokoh, tapi di dalamnya ya kaya begini, kayu-kayunya itu sudah lama lapuk," kata guru kelas IV SDN 2 Tugu Arif Budiman. (Kompas.id, 21 Juli 2026)
Sementara siswa SD Negeri Padahayu 2, Kabupaten Pandeglang, Banten, terpaksa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan duduk di lantai akibat ruang kelas dan mebel sekolah yang rusak tak kunjung diperbaiki.
Wali Kelas VI Nuraeni mengatakan, siswanya sudah lebih dari satu tahun belajar di lantai akibat mebel yang rusak. Sementara kerusakan bangunan telah terjadi jauh lebih lama “Takut roboh. Namanya anak-anak, saya khawatir mereka lari-larian. Bangunannya retak-retak, ada potensi roboh atau plafonnya jatuh," kata Nuraeni seperti dikutip dari Kompas.com.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan sepanjang tahun 2025, pemerintah telah merevitalisasi hingga pembangunan sekolah baru sebanyak 16.171 satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
Program yang mencakup pembangunan serta rehabilitasi berbagai sarana dan prasarana pendidikan, antara lain ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, ruang komputer, fasilitas sanitasi, serta sarana pendukung lainnya, ini menggunakan anggaran Rp 16,9 triliun pada tahun 2025.
Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan alokasi anggaran dalam APBN sebesar Rp 14 triliun guna melanjutkan revitalisasi pada 11.655 satuan pendidikan. Presiden Prabowo lalu meminta penambahan hingga tercapai sekitar 60.000 satuan pendidikan. Targetnya kini dinaikkan menyasar perbaikan 71.744 sekolah se-Indonesia.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Ubaid Matraji mengkritik pemerintah yang tak tegas dalam prioritas alokasi anggaran pembenahan persoalan dasar pendidikan, salah satunya sekolah rusak dan mutu pembelajaran di pendidikan dasar dan menengah yang rendah. Justru prioritas anggaran pemerintah dinilai "jungkir balik".
“ Anggaran MBG yang dipaksakan terus urgensi anggaran publik lainnya, terutama pemenuhan hak-hak dasar. Hal ini terlihat dari anggaran fungsi pendidikan 20 persen kian terdistorsi, mengorbankan jaminan kesejahteraan guru, serta pembenahan fasilitas sekolah rusak. Pergantian pimpinan tak mengubah kebijakan anggaran yang bias itu,” kata Ubaid.
