JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sekitar Rp 100 miliar untuk program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) versi Jakarta pada 2027 menuai sorotan dari anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta.
Dalam rapat kerja bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (27/7/2026), sejumlah anggota dewan mempertanyakan urgensi program tersebut.
Mereka menilai anggaran pendidikan seharusnya lebih diprioritaskan untuk menyelesaikan berbagai persoalan mendasar, mulai dari tingginya angka anak putus sekolah, kondisi sekolah yang rusak hingga roboh, sampai keterbatasan jumlah sekolah swasta gratis dan sekolah luar biasa (SLB).
Baca juga: Penjelasan Wakapolres Tangsel soal Kasat Narkoba AKP Pardiman Ditangkap Kasus Narkotika
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta M Subki mengatakan, program LPDP Jakarta belum menjadi kebutuhan paling mendesak dibandingkan persoalan pendidikan yang masih dihadapi warga.
"Kalau sekiranya memang LPDP ini belum termasuk urgen, belum termasuk prioritas, boleh juga kita lirik sekolah-sekolah yang lebih memerlukan," kata Subki.
Ia bahkan mengusulkan agar program tersebut ditunda sementara dan anggarannya dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak.
"Misalkan LPDP ditangguhkanlah, karena ini tidak termasuk yang darurat. Mungkin kita bisa alihkan ke sekolah-sekolah yang memang perlu dibangun tahun ini juga, atau penambahan sekolah swasta gratis, atau kalau perlu kepada sisi-sisi mata anggaran lain yang memang sangat darurat terkait penampungan anak-anak yang tidak bisa sekolah," ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian.
Ia menilai anggaran pendidikan akan lebih bermanfaat apabila digunakan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak Jakarta.
"Lebih baik kita fokus untuk menambah sekolah gratis, kuota-kuota anak-anak kita untuk anak-anak di Jakarta bisa bersekolah dibanding LPDP," kata Justin.
Baca juga: Risiko Kerja Satpam Jadi Sorotan, Perlindungan Asuransi Jiwa Dinilai Perlu Diperkuat
Sementara itu, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Astrid Khairunisha atau Astrid Kuya menilai anggaran Rp 100 miliar merupakan nilai yang sangat besar.
Oleh sebab itu, penggunaannya perlu diprioritaskan untuk kebutuhan pendidikan yang lebih mendesak.
"Anggaran Rp 100 miliar itu banyak sekali. Kenapa tidak dialokasikan ke yang membutuhkan? Ingat, di Jakarta itu anak yang putus sekolah masih banyak, sekolah swasta gratis juga masih kurang," ujar Astrid.
Ia juga mengingatkan masih banyak sekolah yang membutuhkan renovasi. Karena itu, Astrid mengusulkan agar Pemprov DKI meninjau kembali pelaksanaan program yang menjadi salah satu gagasan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tersebut.
"Alangkah lebih baiknya ditinjau kembali urgensinya. Jakarta masih perlu merenovasi sekolah yang ambruk. Angka Rp 100 miliar itu berapa banyak anak Jakarta yang bisa kita bantu," katanya.
