Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengungkap jika Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu janji politik Presiden Prabowo, Ia menegaskan menghentikan atau membubarkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan kewenangan BGN.
“Makan Bergizi adalah tender politiknya Presiden Prabowo direncanakan jauh-jauh hari, disampaikan di momen kampanye, dan kemudian terpilih jadi Presiden,” kata Sudaryono usai rapat perdananya di kantor BGN di Jakarta Pusat, Rabu, 22 Juli 2026 lalu.
Sudaryono mengatakan fokus BGN bukan menghentikan program, melainkan memperbaiki tata kelola agar pelaksanaannya lebih baik dan transparan.
“Sehingga yang kita lakukan fokusnya adalah perbaikan tata kelola, menyediakan gizi yang baik dan aman bagi anak-anak kita, bagi ibu hamil, menyusui dan lansia dan memberikan efek positif terhadap perekonomian khususnya berada di desa-desa,” imbuh Sudaryono.
BGN Siapkan Sistem DigitalUntuk melaksanakan kebijakan yang lebih transparan, BGN tengah menyiapkan ekosistem digital yang mengintegrasikan informasi mengenai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari sekolah penerima manfaat, menu makanan yang disajikan, hingga satuan pelayanan yang menyiapkan makanan tersebut.
"Kami sedang mengembangkan sistem agar masyarakat dapat terlibat dalam pengawasan pelaksanaan MBG. Orang tua nantinya dapat mengetahui sekolah mana yang menerima layanan, menu apa yang disajikan setiap hari, makanan tersebut dimasak di dapur mana, hingga siapa Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab. Transparansi ini menjadi bagian dari upaya kami membangun tata kelola yang lebih baik," kata Kepala BGN Sudaryono di Jakarta, Senin, 27 Juli 2026. Mengutip ANTARA.
Sistem berupa portal digital ini diharapkan mulai dapat diakses dalam waktu dekat oleh masyarakat. Nantinya masyarakat cukup masuk ke dalam sistem menggunakan identitas peserta didik untuk memperoleh informasi secara real time mengenai pelaksanaan Program MBG.
Selain informasi menu harian, portal tersebut juga akan menampilkan lokasi SPPG yang melayani sekolah, identitas Kepala SPPG, serta cakupan layanan yang diberikan kepada peserta didik.
Sudaryono menjelaskan bahwa keterbukaan informasi bukan hanya bertujuan memberikan kemudahan akses kepada masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan bersama agar kualitas layanan Program MBG terus terjaga.
"Kami ingin mengubah sistem yang sebelumnya banyak dilakukan secara manual menjadi sistem digital yang lebih mudah, transparan, dan nyaman bagi semua pihak. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu lagi bertanya secara manual karena seluruh informasi dapat diakses melalui sistem," ungkapnya.
Baca Juga:Rekam Jejak Perry Warjiyo, Gubernur BI yang Mengakhiri Pengabdian Setelah 42 Tahun
