Jakarta, tvOnenews.com — Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga demi menjaga stabilitas sistem keuangan nasional sekaligus memastikan berbagai agenda prioritas pemerintah berjalan optimal.
Arahan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama jajaran KSSK yang juga dihadiri Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Penjabat sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengatakan, penguatan sinergi menjadi fokus utama dalam pertemuan tersebut.
“Kami membahas arahan dari Pak Presiden juga bahwa kami yang diundang ini KSSK ya. KSSK plus ada Danantara tadi. Jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama,” kata Destry kepada wartawan usai pertemuan, dikutip Selasa (28/7/2026).
Destry menjelaskan, koordinasi antarlembaga menjadi semakin penting karena setiap anggota KSSK memiliki kewenangan dan instrumen kebijakan yang berbeda. Tanpa sinergi yang kuat, efektivitas pelaksanaan kebijakan dinilai tidak akan maksimal dalam menjaga stabilitas sektor keuangan maupun mendukung pertumbuhan ekonomi.
“Khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa harus kita koordinasikan,” jelas dia.
Selain memperkuat koordinasi internal, Prabowo juga meminta KSSK mengambil peran aktif dalam mendukung pencapaian target-target pemerintah melalui fungsi dan kewenangan masing-masing lembaga.
“Kemudian, juga tentunya kita bersama-sama juga akan men-support, KSSK juga men-support pemerintah sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah,” tuturnya
Destry menegaskan, komitmen tersebut akan diwujudkan melalui optimalisasi peran setiap anggota KSSK, yakni Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Kementerian Keuangan.
Keempat institusi tersebut akan memperkuat kolaborasi agar setiap kebijakan yang diambil saling melengkapi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional sekaligus mengawal agenda strategis pemerintah.
“Jadi intinya tadi seperti itu, peningkatan dari masing-masing Bank Indonesia apa yang bisa dilakukan, dari OJK, dari LPS, dan kemudian juga dari Kementerian Keuangan. Itu aja intinya,” tandas Destry. (agr/ree)
