JAKARTA, DISWAY.ID-- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat ini tengah melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah yang mengalami kesulitan fiskal, khususnya dalam memenuhi kewajiban pembayaran gaji pegawai.
Pemetaan itu dilakukan untuk mencegah pemecatan atau pemberhentian pegawai di tengah adanya keluhan terkait pemotongan Transfer ke Daerah (TKD).
BACA JUGA:Tanggal Merah dan Libur Nasional Agustus 2026 Menurut SKB 3 Menteri, Ada Long Weekend?
"Ya, kami masih terus melakukan pemetaan terkait dengan daerah-daerah mana saja yang memiliki kesulitan untuk membayar gaji," kata Bima Arya di Istana Kepresidenan, Selasa, 28 Juli 2026.
Eks Walikota Bogor ini meminta kepala daerah tidak terburu-buru mengambil langkah pemecatan atau pemberhentian pegawai.
"Tentu kami meminta agar kepala daerah tidak terlalu mudah untuk melakukan langkah-langkah drastis seperti pemecatan dan pemberhentian. Harus disisir dulu kapasitas fiskalnya, sejauh mana kemudian betul-betul darurat, baru kemudian berkomunikasi dan kita akan carikan jalan keluar bersama," jelasnya.
BACA JUGA:Bahlil Sebut Hidrogen Bisa Ciptakan Lapangan Kerja dan Tarik Investasi Besar ke RI
Lebih lanjut, Bima menyebut pemerintah masih mengkaji kebijakan terkait pemotongan TKD. Pembahasan dilakukan bersama Komisi II DPR RI dan Kementerian Keuangan untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang muncul di daerah.
"Ini masih tetap kita godok dan dikomunikasikan dengan Komisi II dan Kementerian Keuangan terkait dengan banyak hal," ucapnya.
Sebelumnya, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengatasi dampak penurunan penyaluran transfer ke daerah (TKD) yang mulai membebani keuangan pemerintah daerah.
Langkah tersebut meliputi efisiensi belanja, percepatan penyaluran dana bagi hasil (DBH), hingga pemberian tambahan anggaran (top up) bagi daerah yang benar-benar mengalami kesulitan fiskal.
BACA JUGA:Hattrick di Laga Debut! Marc Klok Yakin Mitchell Bakker Jadi Senjata Baru Timnas Indonesia
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menegaskan opsi pertama yaitu pemerintah daerah diminta terlebih dahulu melakukan efisiensi belanja agar kebutuhan belanja pegawai tetap terpenuhi.
"Tidak boleh ada opsi untuk merumahkan atau tidak membayar pegawainya, maka saya minta kepada daerah untuk melakukan efisiensi dulu,” kata Tito di Kantor Kementerian Keuangan, Senin, 27 Juli 2026.
