jpnn.com - JAKARTA – Sejumlah pemerintah daerah (pemda) mengalami kesulitan membayar gaji PPPK sebagai dampak pemangkasan dana Transfer Ke Daerah (TKD) dan pembatasan porsi belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD yang diterapkan mulai 2027.
Merespons masalah tersebut, pemerintah pusat berencana memberikan tambahan dana TKD kepada puluhan daerah yang diyakini benar-benar mengalami kesulitan, salah satunya tak mampu membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
BACA JUGA: Info Terbaru Rencana Pusat Turun Tangan soal Gaji PPPK, Oh Ternyata
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menilai upaya pemerintah melalui Kemendagri dalam menggunakan skema top up dana TKD bisa mengatasi atau meniadakan potensi penyesuaian belanja pegawai di daerah.
Dia menilai skema top up TKD ke daerah yang memiliki kapasitas fiskal cenderung rendah merupakan pilihan kebijakan tepat dalam merespons tantangan dan dinamika pembangunan daerah saat ini.
BACA JUGA: Daerah Kesulitan Bayar Gaji PPPK, Wamendagri Minta Jangan Ada PHK
"Penyesuaian TKD berbasis kondisi ruang fiskal ini memungkinkan Pemerintah daerah meniadakan potensi kebijakan penyesuaian pegawai di daerah," kata Sultan di Jakarta, Selasa (28/7).
Dia pun menyambut baik rencana dari Kemendagri itu. Pasalnya, dia menyampaikan bahwa DPD RI selama ini mendapatkan banyak aspirasi dari banyak Kepala Daerah terkait kebijakan efisiensi TKD.
BACA JUGA: Beban Fiskal Terlalu Berat, Daerah Tak Mampu Lagi Urus PPPK dan P3K PW
Menurut dia, para Bupati dan Gubernur banyak yang merasa kesulitan dalam mengatur belanja pegawai daerah, di tengah tingginya tuntutan peningkatan pelayanan publik dasar di daerah,
Dengan kebijakan itu, dia pun optimistis pemerintah daerah akan lebih inovatif dalam menyusun rencana alokasi terutama belanja pegawai daerah secara proporsional.
"Harapannya, ke depan kualitas perencanaan pendapatan dan belanja daerah dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan," katanya.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan pemerintah pusat menyiapkan skema tambahan dana atau top up melalui TKD untuk 39 daerah yang diyakini benar-benar mengalami kesulitan, salah satunya tak mampu membayar gaji PPPK.
Sejalan dengan itu, Wamendagri Bima Arya juga menegaskan pemerintah terus menggodok kebijakan terkait TKD dan mengkomunikasikan hasilnya dengan Komisi II DPR RI.
Bima pun meminta kepala daerah-kepala daerah yang mengalami kesulitan membayar gaji PPPK untuk tidak mengambil langkah drastis seperti menerapkan PHK kepada mereka.
Bima Arya menjelaskan kepala daerah sebaiknya memetakan dan mempelajari terlebih dulu kapasitas fiskal masing-masing daerah.
Selanjutnya, jika memang ada kedaruratan, para pimpinan daerah itu dapat berkomunikasi dengan pemerintah pusat.
“Tentu kami meminta agar kepala daerah tidak terlalu mudah untuk melakukan langkah-langkah drastis seperti pemecatan dan pemberhentian. Harus disisir dulu kapasitas fiskalnya ya, sejauh mana. Kemudian, berkomunikasi dan kita akan carikan jalan keluar bersama,” kata Wamendagri Bima Arya menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (28/7).
Dalam kesempatan yang sama, Bima Arya mengatakan, pemerintah pusat terus memetakan daerah-daerah yang kesulitan membayar gaji pegawainya.
“Ini masih tetap kita (Kemendagri) godok dan dikomunikasikan dengan Komisi II dan Kementerian Keuangan, terkait dengan banyak hal,” kata Bima. (antara/sam/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu
