KORUPSI dengan alasan untuk dana operasional dengan dalih daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tidak mencukupi melaksanakan tugas bea cukai adalah dalih mengada-ada.
Korupsi tetaplah terjadi karena “ketamakan”. Namun, fakta anggaran Bea Cukai terbatas tidak dapat dinafikan.
Perkara berawal dari operasi tangkap tangan KPK tersebut berkaitan dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan importasi, dengan tiga mantan pejabat DJBC didakwa menerima suap dan gratifikasi bernilai puluhan miliar rupiah.
Persidangan perkara suap dan gratifikasi menjerat sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memperlihatkan bagaimana istilah “dana operasional” telah digunakan menyamarkan penerimaan uang dari pihak yang justru seharusnya diawasi.
Dalam kesaksian di persidangan yang diberitakan Kompas.com, uang korupsi tersebut disebut untuk menutupi kekurangan anggaran resmi dalam DIPA Dana Operasional Khusus Pengamanan Penerimaan Negara (DOKPPN).
Sebagiannya bahkan diduga digunakan untuk mengganti telepon genggam dan membeli iPhone bagi istri pejabat.
Jika uang gratifikasi dari pengusaha dipakai kepentingan pribadi, maka dalih kekurangan biaya operasi dengan sendirinya runtuh.
Baca juga: Retorika Prabowo Menurunkan Popularitas Sendiri
Dengan demikian, penyebab korupsi bukan sekadar ada atau tidak adanya uang operasional resmi dalam anggaran, melainkan kepentingan pribadi dibungkus dalih kekurangan anggaran.
Teori fraud triangle menjelaskan, kecurangan biasanya melibatkan tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi.
Kalimat “anggaran tidak cukup” dapat berubah menjadi rasionalisasi membenarkan korupsi, sedangkan hubungan tertutup dengan pengusaha menciptakan kesempatan.
Ketamakan kemudian mengubah kesempatan tersebut menjadi korupsi suap dan gratifikasi.
"Anggaran Memang Terbatas"Namun, membantah dalih koruptor tidak berarti menutup mata terhadap persoalan anggaran.
Data pembahasan anggaran menunjukkan, pagu awal DJBC tahun 2025 sebesar Rp 3,61 triliun. Setelah kebijakan efisiensi, pagu efektifnya tinggal sekitar Rp 2,3 triliun.
Untuk 2026, pagu indikatif awal DJBC hanya Rp 2,25 triliun. DJBC kemudian meminta tambahan Rp 1,038 triliun sehingga usulan anggarannya menjadi sekitar Rp 3,29 triliun.
Tambahan tersebut antara lain diajukan untuk penindakan barang impor ilegal dan narkotika, pemeriksaan kepabeanan, pengembangan CEISA 4.0, pemeliharaan sarana operasi, serta pemenuhan kebutuhan pangkalan sarana operasi.
Pada akhirnya, Komisi XI DPR menyetujui pagu anggaran DJBC tahun 2026 sekitar Rp 3,28 triliun.
Angka tersebut perlu ditempatkan dalam skala tugas harus dilaksanakan. Target penerimaan kepabeanan dan cukai dalam APBN 2026 mencapai Rp 336 triliun, sedangkan pagu DJBC sekitar Rp 3,28 triliun atau kurang dari satu persen target penerimaan harus diamankan.
Hingga semester I 2026, penerimaan kepabeanan dan cukai telah mencapai sekitar Rp 152 triliun atau 45,2 persen dari target APBN.
DJBC bukan hanya mesin penerimaan. Institusi ini sekaligus harus memfasilitasi perdagangan, melindungi masyarakat, mencegah penyelundupan, mengawasi peredaran narkotika, dan menjaga pintu-pintu perbatasan.
