jpnn.com - Rais Syuriyah Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat KH Abun Bunyamin menegaskan bahwa pernyataan dukungan kepada salah satu figur untuk menjadi kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) bukan merupakan sikap resmi PWNU Jawa Barat.
Menurut KH Abun, pernyataan yang disampaikan Ketua PWNU Jawa Barat Juhadi Muhammad merupakan pendapat pribadi dan tidak mewakili organisasi.
BACA JUGA: Konflik Elite PBNU Bikin Warga Malu, Robikin Emhas: Muruwah NU Tercabik-cabik
“Pernyataan itu merupakan pendapat pribadi. Tidak pernah dibahas dan diputuskan melalui mekanisme organisasi PWNU Jawa Barat sehingga tidak dapat disebut sebagai sikap resmi organisasi,” ujar KH Abun Bunyamin.
Sebagai Rais Syuriyah PWNU Jawa Barat, KH Abun menyayangkan munculnya pernyataan tersebut karena berpotensi menimbulkan kesan bahwa PWNU Jawa Barat terlibat dalam dukung-mendukung calon Kapolri.
BACA JUGA: Menkeu Purbaya Bertemu Gus Yahya Menjelang Muktamar NU, Bahas Apa?
KH Abun juga menegaskan bahwa hubungan antara NU dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo selama ini terjalin sangat baik.
Kapolri dinilai banyak membantu dan mendukung berbagai kegiatan keagamaan, sosial, serta pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh NU.
BACA JUGA: Rembuk Warga NU Kritik Diplomasi Internasional PBNU, Singgung Humanitarian Islam
“Selama ini hubungan Kapolri dengan NU sangat baik. Pengurus dan warga NU juga merasa nyaman karena Polri selalu hadir membantu berbagai kegiatan NU dan pesantren,” katanya.
KH Abun menambahkan, kedekatan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan para ulama tidak hanya ditunjukkan dalam forum-forum resmi.
Kapolri juga dikenal sering bersilaturahmi dan berkunjung kepada para kiai, baik yang menjadi pengurus NU maupun para pengasuh pondok pesantren.
“Kapolri selama ini membangun hubungan yang baik dengan para kiai dan pesantren. Silaturahmi tersebut perlu dihargai dan terus dijaga demi terciptanya keamanan, ketenteraman, dan keharmonisan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Karena itu, KH Abun mengingatkan seluruh jajaran PWNU Jawa Barat agar berhati-hati dalam menyampaikan pandangan mengenai jabatan publik.
Setiap pernyataan yang mengatasnamakan organisasi harus terlebih dahulu dibahas melalui mekanisme dan permusyawaratan yang berlaku di lingkungan Nahdlatul Ulama.
“PWNU Jawa Barat harus tetap menjadi rumah besar seluruh warga NU. Organisasi tidak boleh dibawa untuk mendukung kepentingan atau figur tertentu tanpa keputusan resmi organisasi,” tegasnya. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
