REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi angkat bicara seputar kritik yang dilayangkan Menteri HAM Natalius Pigai kepada dirinya tentang sayembara tangkap begal berhadiah Rp 5 juta hingga Rp 50 juta. Ia menegaskan sayembara tersebut dilakukan untuk melindungi korban dan pelaku.
"Yo sudah mulai aman ya, ayo warganya sudah mulai pada berani ya. Ayo aparatnya sudah sangat sigap saat ini. Saya menyampaikan rasa terima kasih atas outokritik dari pak menteri HAM yang mengingatkan saya jangan sampai melanggar HAM pelaku kejahatan dengan main hakim sendiri," ucap dia dikutip Rabu (29/7/2027).
Baca Juga
Ratusan Orang Demo Tolak LGBT di Bandung, Desak KDM Dorong Sahkan Aturan Larangan LGBT
Legislator PSI Apresiasi Sayembara KDM, Dorong Warga Bantu Jaga Kamtibmas
Aturan Baru KDM: Subsidi Sekolah di Jabar Kini Syaratkan Pengelolaan Sampah
Dengan kritik Menteri HAM tersebut, Gubernur yang akrab disapa KDM itu teringat kembali pernah dikritik terkait barak militer yang dituduh melanggar HAM. Ia mengaku berterima kasih kepada Menteri HAM yang sudah mengingatkan kembali agar jangan ada pelanggaran HAM.
Di balik itu semua, Dedi menjelaskan alasan sayembara tangkap begal dilakukan, ia menyebut orang yang menjadi korban kejahatan merupakan korban pelanggaran HAM. Sebab korban kejahatan telah dihilangkan rasa amannya dan perlindungan dari negara.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
"Dia kehilangan harta kekayaannya bahkan kehilangan nyawanya. Dan yang paling miris adalah korban kejahatan ketika masuk rumah sakit BPJS tidak bisa mengklaim membayarkan biaya rumah sakit," kata mantan bupati Purwakarta itu.
Namun, KDM memastikan korban kejahatan tetap dapat ditangani di rumah sakit karena dijamin Pemprov Jabar. Ia mengaku memahami hal itu sebab sering menangani korban kejahatan yang tidak dibiayai di rumah sakit.
