Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyiapkan berbagai teknologi kesehatan canggih, mulai dari robotic surgery, artificial intelligence (AI), genomik hingga proton therapy, sebagai strategi mengurangi jumlah masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri. Di sisi lain, pemerintah juga berjanji mempermudah regulasi investasi agar teknologi kesehatan tersebut dapat berkembang di dalam negeri.
Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes Rizka Andalucia mengatakan, masyarakat akan memilih berobat di Indonesia apabila kualitas layanan kesehatan mampu menyamai negara-negara yang selama ini menjadi tujuan wisata medis.
"Orang akan tertarik berobat di Indonesia kalau pelayanan kesehatan di Indonesia setara dengan negara-negara tetangga yang menjadi tujuan dari wisata kesehatan," kata Rizka usai Indonesia Partnering Days 2026 di Jakarta, Selasa (29/7/2026).
Ia menjelaskan pemerintah saat ini tengah melengkapi rumah sakit di 66 kabupaten/kota yang belum memiliki rumah sakit tipe C atau Madya. Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat rumah sakit Paripurna dengan berbagai teknologi kesehatan mutakhir.
"Rumah sakit Paripurna akan dilengkapi cutting-edge technology, termasuk robotik, genomik, kemudian AI," ujarnya.
Rizka bilang, pengembangan teknologi tersebut akan difokuskan pada empat layanan prioritas, yakni kanker, jantung, stroke, serta urologi-nefrologi, yang selama ini menjadi alasan utama masyarakat mencari pengobatan ke luar negeri.
Salah satu teknologi yang tengah disiapkan ialah proton therapy, terapi radiasi untuk kanker yang saat ini belum tersedia di Indonesia.
"Supaya nanti orang Indonesia kalau mau mendapatkan proton therapy tidak perlu ke luar negeri, cukup di Indonesia," katanya.
Selain itu, teknologi operasi robotik juga terus dikembangkan. Rizka mengungkapkan sejumlah rumah sakit swasta mulai berinvestasi pada layanan tersebut, termasuk pengembangan kedokteran nuklir.
Untuk mempercepat masuknya investasi kesehatan, Kemenkes juga akan menyederhanakan berbagai regulasi mulai dari pelayanan kesehatan, alat kesehatan hingga obat-obatan.
"Tugas Kementerian Kesehatan mengakselerasi dengan policy dan regulasi supaya investor lebih mudah berinvestasi di bidang kesehatan di Indonesia," ujarnya.
Ia menambahkan pemerintah juga mendorong skema joint venture (JV) dan transfer teknologi bagi industri alat kesehatan maupun obat-obatan berteknologi tinggi.
Menurut Rizka, salah satu contoh yang telah berjalan adalah produksi CT Scan di Indonesia melalui kerja sama Kalbe Farma dan GE HealthCare.
Di sisi hilir, pemerintah akan mendorong penggunaan produk dalam negeri melalui kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sehingga investasi yang masuk tidak hanya memperluas pasar, tetapi juga memperkuat industri kesehatan nasional.
Rizka mencatat, belanja kesehatan nasional terus meningkat setiap tahun berdasarkan National Health Account. Nilainya mencapai sekitar Rp613 triliun pada 2023, naik menjadi Rp630 triliun pada 2024, dan diperkirakan mencapai sekitar Rp660 triliun pada 2025, meski masih lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga.
(hsy/hsy) Add as a preferred
source on Google
