Pantau - Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan skema pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak yang tinggal di daerah rawan konflik sebagai upaya memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh akses gizi yang layak dan seimbang tanpa memandang lokasi tempat tinggal.
BGN Susun Mekanisme Penyaluran di Daerah Rawan KonflikKepala BGN Sudaryono mengatakan skema tersebut masih dalam tahap penyusunan mekanisme pelaksanaan.
BGN telah melakukan sejumlah piloting atau uji coba pelaksanaan dengan menggandeng jajaran TNI dan Polri.
Pelaksanaan uji coba tersebut memanfaatkan fasilitas rumah ibadah, termasuk gereja, sebagai lokasi penyaluran Program MBG.
"Ini juga ada misalnya MBG bagi anak-anak di daerah rawan konflik, sedang kami pikirkan mekanismenya. Ada beberapa piloting (percobaan) yang sudah kita lakukan, bekerja sama dengan jajaran TNI dan Polri menggunakan fasilitas gereja dan lain-lain," ungkap Sudaryono.
BGN menegaskan seluruh anak Indonesia berhak memperoleh akses terhadap gizi yang layak dan seimbang tanpa memandang wilayah tempat tinggal.
Prioritas juga diberikan kepada anak-anak di daerah rawan konflik dan wilayah terpencil yang membutuhkan perbaikan gizi.
"Anak-anak Indonesia di manapun, khususnya anak-anak yang memang membutuhkan di daerah-daerah rawan konflik, daerah-daerah yang jauh, itu juga harus mendapatkan akses perbaikan gizi yang memang mereka sangat membutuhkan," kata Sudaryono.
Pemerintah Percepat Penataan Lebih dari 13 Ribu Titik MBGPemerintah melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) berkomitmen mempercepat penataan dan penyelesaian keberlanjutan lebih dari 13 ribu titik satuan pelayanan Program MBG di seluruh Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan pembenahan lebih dari 13 ribu titik pelayanan tersebut dilakukan dalam dua tahap prioritas.
Tahap pertama difokuskan pada wilayah dengan angka stunting tinggi, yakni Papua Pegunungan dan Nusa Tenggara Timur.
"Wilayah prioritas dengan angka stunting tinggi seperti Papua Pegunungan dan Nusa Tenggara Timur target penyelesaiannya dalam kurun waktu satu bulan," ujar Zulkifli Hasan.
Sebagian besar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pulau Jawa dan Sumatera memerlukan waktu evaluasi hingga dua bulan untuk memastikan kesiapan operasional seluruh titik pelayanan.
Dalam rapat lintas kementerian dan lembaga, pemerintah juga menyepakati target pemutakhiran data sebanyak 63 juta penerima manfaat Program MBG.
Reposisi sasaran penerima Program MBG ditargetkan selesai dalam waktu satu bulan sebagai bagian dari penyempurnaan pelaksanaan program secara nasional.
