Pendiri sekaligus Ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, menilai mundurnya negara maju dalam aksi iklim global membuka peluang bagi negara middle-power seperti Indonesia untuk mengambil alih kemudi.
Pasalnya, dampak perubahan iklim tak hanya dirasakan di negara lain, seperti gelombang panas yang tengah melanda Eropa. Banjir bandang akhir tahun lalu, serta El Nino dan potensi kebakaran hutan di Indonesia juga mendesak adanya aksi iklim.
“Perlu ada sekelompok negara middle power terutama, termasuk Indonesia, yang mengambil alih kemudi. Bukan hanya Brasil misalnya, tapi Indonesia, Australia, Jerman, Kanada, yang punya kapasitas, kemauan, untuk menjaga hal-hal yang berbau kerja sama global, terutama perubahan iklim,” kata Dino, dalam Press Briefing Indonesia Net Zero Summit 2026 di Jakarta, Rabu (29/7).
“Diplomasi iklim saya kira terbuka lebar bagi Indonesia,” ucap dia menambahkan.
Menurutnya, tak banyak waktu tersisa untuk menunda aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dalam rangka menjaga suhu maksimal bumi 1,5 derajat Celsius. “Kalau kita mulai melek 2040-2045, itu enggak kekejar,” ujar Dino.
Dino menilai prinsip Common but Differentiated Responsibility dalam konteks perubahan iklim ini sudah tidak relevan. Prinsip tersebut menekankan bahwa seluruh negara memiliki kewajiban yang sama untuk melindungi bumi, namun porsi atau bobotnya berbeda berdasarkan kontribusinya terhadap kerusakan lingkungan dan kemampuan ekonomi.
“Kalau kita terus begitu, akan ketinggalan semua,” ujarnya.
Apalagi, saat ini kepentingan geopolitik cukup berbenturan dengan kepentingan iklim. Dino menjelaskan, banyak negara poluter sekaligus negara yang memiliki kekuatan ekonomi tengah berada di ambang kerapuhan dari aspek geopolitik.
Akibatnya, dana maupun kemampuan yang dimilikinya dialihkan ke lini pertahanan, alih-alih aksi iklim. Sementara, negara berkembang juga masih menuntut tanggung jawab dari negara maju plus poluter.
Karena benturan ini, Dino melihat momentum negara-negara "berkekuatan menengah" untuk mengambil alih kepemimpinan aksi iklim global.
