Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri dan menyaksikan Akad Massal Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Program Tiga Juta Rumah yang bertujuan memperluas akses kepemilikan rumah layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Prasetyo mengatakan akad massal akan digelar secara hybrid dengan melibatkan 62.000 debitur dari seluruh Indonesia.
"Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, akan menghadiri dan menyaksikan Akad Massal Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada Kamis, 30 Juli 2026, di Batang, Jawa Tengah. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Tiga Juta Rumah yang terus didorong pemerintah untuk memperluas akses kepemilikan rumah layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)," kata Prasetyo Hadi kepada wartawan, Kamis (30/7).
Prasetyo menjelaskan, dari total 62.000 debitur, sebanyak 200 orang akan mengikuti akad secara langsung di Batang, sementara 61.800 debitur lainnya mengikuti secara daring dari 36 provinsi.
"Akad massal tersebut akan dilaksanakan secara hybrid dengan melibatkan 62.000 debitur, terdiri dari 200 debitur yang hadir langsung di Batang serta 61.800 debitur mengikuti secara daring dari 36 provinsi," ujarnya.
Ia menambahkan, kegiatan ini merupakan rangkaian ketiga pelaksanaan akad massal KPR FLPP yang dihadiri Presiden Prabowo, setelah sebelumnya digelar di Cileungsi, Bogor pada 29 September 2025 dan Serang, Banten pada 20 Desember 2025.
"Kegiatan akad massal menjadi penanda bahwa rumah-rumah yang dibangun telah siap dimiliki dan dihuni masyarakat," kata Prasetyo.
Menurut Prasetyo, melalui program FLPP pemerintah memberikan berbagai kemudahan bagi MBR untuk memiliki rumah, mulai dari suku bunga rendah yang tetap hingga akhir tenor, uang muka ringan, hingga cicilan yang terjangkau.
"Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk terus mengurangi kesenjangan kebutuhan (backlog) perumahan serta menghadirkan hunian yang layak, terjangkau, serta berkelanjutan bagi keluarga Indonesia," ujarnya.
Prasetyo menyebutkan, hingga Juli 2026 sebanyak 107.410 masyarakat berpenghasilan rendah telah menerima manfaat pembiayaan FLPP dengan tingkat keterhunian mencapai 93,35 persen.
"Per Juli 2026, sebanyak 107.410 MBR tercatat telah menerima manfaat Pembiayaan FLPP dengan tingkat keterhunian mencapai 93,35%," tandas dia.
