Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berkembang sangat pesat. Dalam waktu kurang dari dua tahun, jumlah penerima manfaat meningkat dari sekitar 570 ribu menjadi lebih dari 58 juta orang. Sementara jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bertambah dari sekitar 190 menjadi lebih dari 19.000 unit.
Pencapaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia. Sekaligus, membangun salah satu program sosial terbesar yang pernah dijalankan negara.
Seiring semakin besarnya cakupan MBG, tantangan berikutnya bukan lagi sekadar memperluas layanan, tetapi memastikan program mampu menjawab keragaman Indonesia. Negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, kondisi geografis yang berbeda, serta sistem pangan yang beragam membutuhkan pendekatan yang cukup lentur untuk mencapai tujuan yang sama.
Dalam konteks ini, penguatan MBG tidak selalu berarti membangun satu model yang semakin besar, tetapi mengembangkan berbagai modalitas penyelenggaraan yang saling melengkapi.
Indonesia Membutuhkan Beragam ModalitasPola konsumsi masyarakat di Papua tentu berbeda dengan di Aceh. Ketersediaan bahan pangan, kapasitas pemasok lokal, infrastruktur distribusi, hingga kemampuan pemerintah daerah juga berkembang dalam kondisi yang berbeda-beda. Karena itu, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh standar gizi yang berlaku secara nasional, tetapi juga oleh kemampuan penyelenggaraannya menyesuaikan konteks lokal.
Standar nasional tetap penting sebagai jaminan mutu, keamanan pangan, dan pemerataan layanan. Namun, cara mencapai standar tersebut tidak harus selalu identik. Sebagaimana berbagai layanan publik lainnya, keberhasilan lebih ditentukan oleh kemampuan memilih pendekatan yang paling sesuai dengan karakteristik wilayah.
Setiap modalitas memiliki keunggulannya masing-masing. Pada wilayah perkotaan dengan jumlah penerima manfaat yang besar, misalnya, SPPG memungkinkan pemerintah memperoleh economies of scale melalui pengadaan bahan pangan dalam jumlah besar, penggunaan fasilitas produksi bersama, dan efisiensi biaya operasional per porsi. Model seperti ini sangat sesuai untuk kawasan padat penduduk dengan rantai pasok yang relatif baik.
Sebaliknya, terdapat daerah yang memiliki karakteristik berbeda. Di wilayah dengan kapasitas sekolah yang memadai, jaringan pemasok lokal yang kuat, serta dukungan masyarakat yang tinggi, pendekatan yang lebih dekat dengan sekolah dapat memberikan nilai tambah yang tidak selalu dapat dicapai melalui model terpusat.
Pertanyaannya kemudian bukan memilih antara SPPG atau dapur sekolah, melainkan menentukan pada kondisi seperti apa masing-masing modalitas memberikan hasil yang paling baik.
Dalam konteks tersebut, modalitas dapur sekolah layak dipertimbangkan sebagai pelengkap bagi sistem yang telah berjalan. Bukan untuk menggantikan SPPG, tetapi untuk memperkaya pilihan penyelenggaraan sesuai kebutuhan daerah.
Keunggulan pertama terletak pada kedekatan sekolah dengan penerima manfaat. Guru dan sekolah berinteraksi setiap hari dengan siswa sehingga lebih cepat mengetahui apakah makanan diterima dengan baik, menu apa yang kurang diminati, maupun kebutuhan gizi tertentu yang memerlukan perhatian.
Survei Monitoring dan Evaluasi MBG 2025 Badan Pusat Statistik, misalnya, menemukan sekitar 30% siswa tidak menghabiskan makanan yang diberikan, terutama karena menu belum sepenuhnya sesuai dengan preferensi mereka. Informasi seperti ini akan lebih mudah diterjemahkan menjadi perbaikan apabila umpan balik dapat diperoleh secara cepat dari sekolah.
Kedua, sekolah memiliki hubungan yang erat dengan orang tua dan masyarakat sekitar. Kedekatan tersebut memungkinkan komunikasi yang lebih intensif mengenai kualitas makanan, kebutuhan peserta didik, maupun kendala yang muncul selama pelaksanaan. Dengan demikian, sekolah tidak hanya menjadi lokasi distribusi makanan, tetapi juga ruang pembelajaran bagi penyempurnaan program.
Ketiga, modalitas dapur sekolah membuka peluang untuk memperkuat sistem pangan lokal. Data Susenas menunjukkan rumah tangga miskin dan rentan masih mengalokasikan lebih dari 60% pengeluarannya untuk makanan. Ketika bahan pangan diperoleh dari petani, nelayan, koperasi, atau UMKM setempat, manfaat MBG tidak berhenti pada peningkatan gizi anak, tetapi juga ikut menggerakkan ekonomi lokal dan memperpendek rantai pasok pangan.
Lebih jauh, sekolah dapat berkembang menjadi pusat edukasi pangan. Pendidikan gizi, pengurangan sisa makanan, pemanfaatan kebun sekolah, hingga pengenalan pangan lokal dapat menjadi bagian dari proses belajar. Dengan demikian, MBG tidak hanya menghasilkan anak yang kenyang, tetapi juga membangun kebiasaan konsumsi yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Tentu saja, modalitas ini tidak akan sesuai untuk seluruh Indonesia. Di banyak daerah, terutama wilayah perkotaan dengan penerima manfaat yang besar, SPPG kemungkinan tetap menjadi pilihan paling efisien. Namun, pada daerah yang memiliki kesiapan sekolah dan dukungan masyarakat, dapur sekolah dapat memberikan manfaat tambahan yang melengkapi keunggulan SPPG.
Indonesia Tidak Memulai dari NolPengembangan modalitas dapur sekolah tentu memerlukan mekanisme pendanaan, pelaporan, dan pengawasan yang jelas. Namun, Indonesia sebenarnya tidak memulai dari nol.
Selama bertahun-tahun, sekolah telah mengelola berbagai program pemerintah yang membutuhkan perencanaan, pengelolaan anggaran, pelaporan, dan pengawasan, termasuk melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Pengalaman tersebut tidak berarti seluruh mekanisme BOS harus diadopsi atau bahwa sistem tersebut tidak memiliki tantangan. Namun, ia menunjukkan bahwa fondasi administratif di tingkat sekolah telah tersedia dan dapat dimanfaatkan apabila pemerintah ingin mengembangkan modalitas dapur sekolah.
Dengan demikian, fokus kebijakan bukan membangun sistem baru, melainkan memperkuat dan menyesuaikan sistem yang sudah ada. Badan Gizi Nasional tetap memegang peran dalam menetapkan standar gizi, keamanan pangan, dan kualitas layanan, sementara sekolah menjalankan fungsi yang sesuai dengan kapasitasnya.
Pelajaran dari Berbagai NegaraPengalaman internasional juga menunjukkan bahwa negara dengan program makan sekolah yang besar umumnya tidak bergantung pada satu model penyelenggaraan. India, melalui PM POSHAN, menggunakan kombinasi dapur sekolah, centralised kitchens, dan modalitas lain sesuai kondisi masing-masing negara bagian. Brasil, melalui Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), menghubungkan program makan sekolah dengan pertanian keluarga serta melibatkan masyarakat dalam pengawasannya.
Pelajaran utamanya bukan bahwa Indonesia harus meniru negara lain, melainkan bahwa standar nasional dapat berjalan berdampingan dengan beragam modalitas penyelenggaraan. Keseragaman tujuan tidak selalu memerlukan keseragaman cara.
Babak Baru MBGMBG telah menunjukkan bahwa Indonesia mampu membangun program makan sekolah dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kini, ketika fondasi program semakin kuat, ruang untuk menyempurnakan desain penyelenggaraannya juga semakin terbuka.
Dalam konteks tersebut, pengembangan modalitas dapur sekolah layak dipandang sebagai pelengkap, bukan pengganti. SPPG tetap menjadi tulang punggung MBG, terutama ketika economies of scale menjadi faktor utama efisiensi.
Di sisi lain, modalitas dapur sekolah dapat diterapkan pada wilayah yang memperoleh manfaat lebih besar dari kedekatan dengan siswa, masyarakat, dan sistem pangan lokal.
Pada akhirnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang dibagikan setiap hari, tetapi juga dari kemampuannya membangun sistem yang terus belajar dan beradaptasi.
Program nasional sebesar MBG akan semakin tangguh apabila memiliki portofolio modalitas penyelenggaraan yang saling melengkapi. Dengan demikian, setiap daerah dapat mencapai standar gizi yang sama melalui pendekatan yang paling sesuai dengan karakteristiknya.
Dengan memanfaatkan fondasi kelembagaan yang telah dimiliki Indonesia sekaligus membuka ruang bagi inovasi daerah, MBG berpeluang tumbuh menjadi program yang semakin efektif, inklusif, dan berkelanjutan.
