JAKARTA - Sejumlah operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kerap menjaring para bupati di berbagai daerah di Indonesia. Terkait hal ini, KPK menyatakan bahwa pihaknya tak pernah menargetkan pihak tertentu dalam melaksanakan OTT.
"Ya sebetulnya KPK itu tidak menarget atau mencari kesalahan orang. Modal dasar KPK adalah peran serta dari masyarakat," kata Fitroh kepada wartawan merespons pertanyaan terkait maraknya penangkapan bupati dalam giat operasi senyap beberapa waktu belakangan, Kamis (30/7/2026).
Fitroh menjelaskan, pihaknya menerima aduan dari masyarakat terkait dugaan praktik korupsi. Aduan tersebut yang kemudian ditelaah dan beberapa di antaranya ditindaklanjuti dengan adanya penangkapan bupati.
"Bukan berarti di level gubernur enggak ada. Juga ada, hanya saja alat bukti untuk kemudian bisa dilakukan penangkapan belum cukup. Karena KPK juga tidak boleh melakukan penegakan hukum dengan serampangan, tetap harus didasarkan pada kecukupan alat bukti," ujarnya.
