Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut kepercayaan pelaku usaha menjadi salah satu modal utama bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam membuka peluang pembiayaan alternatif di tengah pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp 15 triliun.
Pramono mengatakan, Pemprov DKI terus mengembangkan berbagai skema creative financing agar pembangunan tetap berjalan tanpa bergantung sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Advertisement
“Banyak orang yang menanyakan ke saya, kenapa kok KLB (Koefisien Lantai Bangunan) bisa? Ya karena ada trust, karena ada kepercayaan dari para pelaku bisnis,” kata Pramono dalam acara Silaturahmi DPRD DKI Jakarta bersama DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta dan DPD RI Dapil DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Menurut dia, kondisi APBD DKI Jakarta setelah pemotongan DBH mendorong pemerintah daerah untuk mencari sumber pembiayaan lain di luar anggaran daerah. Salah satu skema yang tengah disiapkan adalah penerbitan obligasi daerah.
“Maka bagi saya kan creative financing itu sebagai alternatif. Ketika saya menggagas tentang obligasi daerah Rp 3,5 triliun, banyak orang bertanya, ‘Apakah Jakarta tidak mampu?’ Jakarta sangat mampu untuk itu,” ujarnya.
