JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pemerintah memisahkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran pendidikan.
Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI, Hafidz Haernanda, mengingatkan agar pemisahan anggaran tersebut tidak justru membebani kementerian lain yang turut mendukung pelaksanaan program MBG.
"Karena walaupun sudah dikeluarkan dari anggaran pendidikan, masih ada dua kementerian lagi yang ada kementerian besar yang akan dinaungi di MBG. Itu ada Kementerian Kesehatan ataupun Kementerian Sosial. Untuk dua kementerian tersebut, ya siap-siap saja bahwa you guys are next," ujar Hafidz dalam orasinya di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (30/7/2026).
Baca juga: Tawuran Kerap Berulang di Jembatan Besi Jakbar, Polsek Tambora Perketat Patroli
Meski menyambut putusan MK, Hafidz menilai kemenangan tersebut hanya bersifat semu. Sebab, pemisahan anggaran baru akan berlaku efektif mulai 2028.
Artinya, pada 2027 anggaran pendidikan masih akan digunakan untuk mendanai program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.
"Saat ini, kami sedang menyaksikan sebuah bentuk akal-akalan, di mana apa yang kami inginkan, makanan bergizi gratis, itu segera dicabut dari anggaran pendidikan. Tapi apa yang kita dapatkan? Apa yang akhirnya diketok di depan mata kami sekarang? Nyatanya, hari ini merupakan kemenangan yang semu," ungkap Hafidz
Menurut Hafidz, alasan MK dan pemerintah yang menyebut tidak memiliki cukup waktu untuk merombak APBN saat ini tidak mencerminkan rasa keadilan.
Ia menilai para pengambil kebijakan lebih mengutamakan kepentingan birokrasi dibandingkan kondisi pendidikan di Indonesia.
"Mereka mengasihani satu sama lain tapi tidak mengasihani kami. Kami yang menunggu segala masalah yang diakibatkan oleh MBG selesai. Sekolah-sekolah diperbaiki, jembatan diperbaiki, fasilitas sekolah diperdayakan, dan tentu Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dirasakan oleh seluruh mahasiswa di Indonesia yang terus naik dikarenakan MBG," ujarnya.
Lebih lanjut, Hafidz menilai bahwa pemerintah seharusnya melihat realita masih banyaknya fasilitas pendidikan yang belum layak di pelosok negeri, seperti bangunan dan akses jembatan yang rusak.
Baca juga: Pria Pembunuh Pacar dengan Palu di Grogol Jakbar Ditembak di Kaki Saat Ditangkap
Ia juga menyinggung permasalahan ekonomi para pelajar dan mahasiswa yang banyak terhimpit ekonomi hingga terpaksa putus sekolah.
"Lihatlah siswa-siswa yang tidak bisa belajar dikarenakan sekolah mereka runtuh. Lihatlah anak SD di NTT yang telah bunuh diri dikarenakan ia tidak bisa menggunakan alat tulis tersebut," ucapnya.
Ia pun menegaskan mahasiswa dan masyarakat sipil akan terus mendesak pemerintah agar alokasi MBG bisa dikeluarkan dari anggaran pendidikan saat ini juga, bukan menunggu hingga 2028.
"Saya rasa semua orang harus tahu, ini merupakan kemenangan semu. Dan kita kecewa. Kita harus mendesak agar sesegera mungkin dikeluarkan dari anggaran pendidikan. Terakhir kali, sebelum hari ini kita dikecewakan berkali-kali oleh berbagai macam putusan yang dibuat oleh pemerintah. Hidup rakyat Indonesia!" tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dipisahkan dari anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun-tahun berikutnya.
