Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mendorong pemerintah melakukan evaluasi Makan Bergizi Gratis (MBG) berdasarkan status gizi.
Charles mengatakan Indonesia telah memiliki instrumen yang secara khusus digunakan untuk mengukur status gizi masyarakat, yaitu Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang selama ini sudah digunakan sebagai acuan utama oleh Kemenkes.
"Oleh karena itu, apabila pemerintah ingin menyusun maupun mengevaluasi kebijakan perbaikan gizi nasional, rujukan utamanya seharusnya menggunakan indikator yang berasal dari survei-survei tersebut, bukan menggunakan indikator yang tidak secara langsung mengukur status gizi," kata Charles kepada wartawan, Jumat (31/7).
Ia menyebut apabila tujuan utama MBG adalah memperbaiki status gizi masyarakat, maka ukuran keberhasilannya harus menggunakan indikator status gizi yang valid, seperti penurunan stunting, wasting, underweight, anemia, maupun indikator lain yang diukur melalui SKI dan SSGI.
"Program sebesar ini tidak bisa dievaluasi hanya berdasarkan asumsi atau indikator yang tidak secara langsung mengukur status gizi," ujarnya.
"Sebaliknya, apabila pemerintah memang ingin menjalankan program pemberian makan bagi seluruh anak sekolah secara universal, maka sampaikanlah secara jujur kepada publik bahwa tujuan utamanya adalah memberikan makanan kepada seluruh anak, bukan semata-mata memperbaiki status gizi," sambungnya.
Lebih lanjut, Charles mengatakan MBG merupakan program strategis dengan anggaran yang sangat bersar.
"Karena itu, seluruh perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasinya harus didasarkan pada data dan indikator yang tepat agar manfaatnya benar-benar dapat diukur secara objektif," tuturnya.
