Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman meminta pemerintah memperkuat mitigasi menghadapi fenomena El Nino yang kini diproyeksikan masuk kategori kuat.
Menurut dia, penanganan tidak bisa dilakukan secara sektoral, melainkan harus melibatkan pemerintah daerah hingga lintas kementerian dan lembaga dengan data yang terintegrasi.
Alex menilai langkah tersebut penting karena dampak El Nino berbeda-beda di setiap daerah, mulai dari ancaman kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga gangguan terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan.
Alex mengatakan salah satu langkah mitigasi yang perlu segera dilakukan adalah mengoptimalkan sumber daya air yang tersedia di setiap daerah dengan melibatkan pemerintah daerah.
“Mitigasi dengan melibatkan pemda terkait sumber daya air yang tersedia, sehingga solusinya efektif,” kata Alex saat dikonfirmasi, Jumat (31/7).
Menurut dia, upaya tersebut dapat diwujudkan melalui sejumlah program yang disesuaikan dengan kondisi di masing-masing wilayah.
“Misalnya, perbaikan jaringan irigasi bagi sumber daya air yang masih tersedia atau program pompanisasi,” ujarnya.
Selain itu, Alex menilai pemerintah juga perlu membangun sistem koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam menghadapi ancaman El Nino. Ia menekankan seluruh kebijakan harus berangkat dari data yang akurat.
“Butuh data BMKG, maka harus ada yang orkestrasi lintas KL,” katanya.
Alex juga mendorong pemerintah untuk menugaskan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi koordinator pengumpulan data ancaman beserta potensi dampak El Nino yang beriringan dengan musim kemarau 2026.
Menurut dia, langkah tersebut akan memudahkan pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Data yang akurat, akan memudahkan penyusunan rencana antisipasi secara lebih komprehensif. Juga akan memudahkan DPR melakukan pengawasan dan evaluasi,” ujar Alex.
Mengacu pada proyeksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung pada Juli hingga September 2026.
Pada Juli, puncak kemarau terjadi di 83 Zona Musim (ZOM) atau sekitar 12,26 persen luas daratan Indonesia. Kemudian meningkat menjadi 369 ZOM atau 48,84 persen luas daratan pada Agustus dan 169 ZOM atau 25,41 persen luas daratan pada September.
BMKG juga memproyeksikan peluang terjadinya El Nino di Indonesia mencapai kategori sangat kuat hingga 75 persen dan diperkirakan bertahan sampai Oktober 2026.
Alex menilai karakteristik ancaman di setiap daerah berbeda sehingga membutuhkan pemetaan yang detail sebelum pemerintah menentukan kebijakan.
“Potensi masalah yang akan dihadapi di setiap daerah, akan berbeda satu sama lain sesuai karakteristiknya masing-masing. Karenanya, kemampuan BNPB mengorkestrasi pengumpulan data, akan menghasilkan langkah antisipasi secara lebih akurat, terukur dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia mencontohkan ancaman kebakaran hutan dan lahan masih menjadi persoalan yang berulang di sejumlah daerah seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
“Nyaris setiap tahun, Karhutla jadi peristiwa berulang di 7 provinsi itu. Kementerian Kehutanan sebagai leading sector, tak boleh membiarkan kejadian ini seperti kita merayakan ulang tahun,” tegas Alex.
Ia meminta Kementerian Kehutanan menyiapkan langkah antisipatif yang lebih matang agar kejadian serupa tidak kembali memakan korban.
“Kementerian Kehutanan, harus mampu merancang langkah antisipatif sehingga duka di tahun kemarin, kehilangan nyawa personel Manggala Agni termasuk TNI dan Polri yang menunaikan tugas negara memadamkan Karhutla, tidak berulang lagi,” katanya.
Alex menilai perlindungan bagi petugas pemadam kebakaran hutan juga harus menjadi perhatian pemerintah.
Menurut dia, keterbatasan perlengkapan pelindung diri dan beratnya medan pemadaman di kawasan hutan membuat risiko terhadap petugas sangat tinggi.
“Sepantasnya, kita merancang rencana lebih komprehensif sehingga bisa menutup celah munculnya korban jiwa,” ujarnya.
Selain sektor kebencanaan, Alex juga meminta Kementerian Pertanian menggandeng pemerintah daerah untuk menyusun strategi menghadapi dampak El Nino terhadap sektor pangan.
Ia menilai kepala daerah merupakan pihak yang paling memahami karakteristik wilayah masing-masing sehingga perlu diberi ruang untuk menyampaikan solusi berbasis kearifan lokal.
“Di antara kearifan lokal yang diharapkan itu, tentang upaya menjaga ketersediaan air dan melindungi sektor pertanian dalam kerangka mempertahankan swasembada beras,” kata Alex.
