Tulus AbadiPegiat Perlindungan Konsumen, Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI)
KEDENGARANNYA anomali, bahkan absurd, bayar tagihan listrik kok dengan sampah. Mana mungkin? Tetapi itulah faktanya, konsumen bisa membayar tagihan listrik (hanya) dengan sampah.
Aksi nan positif plus inovatif ini dilakukan oleh PT PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara, sebagai bentuk TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan), atau dalam bahasa populer adalah aksi CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan.
Dalam aksi ini, masyarakat diminta memilah sampah organik dan sampah unorganik. Sampah organik dijadikan kompos dulu, ditimbang, lalu dikumpulkan dan ketika sudah cukup banyak dibeli oleh PLN untuk pengurangan pembayaran tagihan listrik. Program ini digagas oleh General Manager PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara Noer Soeratmoko.
Baca Juga:Sidang Praperadilan: Roy Suryo Bawa Potongan Video Penangkapan Sebagai BuktiProgram bayar listrik pakai sampah mengantongi beberapa aspek positif dan inovatif, baik dari ekonomi, sosial, bahkan lingkungan. Dari sisi ekonomi hal ini merupakan wujud sirkular ekonomi, yakni untuk pencegahan pencemaran dengan menjaga nilai guna bahan dan produk melalui pengurangan, guna ulang, dan daur ulang. Dari sisi sosial, program bayar listrik pakai sampah merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat, untuk lebih care dengan persoalan lingkungan dan ekonomi yang berkelanjutan. Dan endingnya adalah kebermanfaatan dari sisi lingkungan.
Sampah kini menjadi problem lingkungan yang sangat serius, karena menghasilkan emisi gas karbon. Contoh yang paling miris adalah TPA Bantar Gebang, di Bekasi, yang konon menghasilkan gas metana terbesar kedua di dunia. Dan berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar area TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampah.
Program membayar tagihan listrik dengan sampah ini seharusnya bukan hanya menjadi program di level lokal saja. PLN di wilayah lain, apalagi PLN di Pulau Jawa, seharusnya lebih progresif untuk menerapkan program serupa. Sebab problem sampah di kota kota besar di Pulau Jawa jauh lebih complicated. Apalagi jika hal ini menjadi kebijakan PLN di level pusat.
Baca Juga:53 Personel Polres Jayapura Naik Pangkat, Kapolres Tekankan ProfesionalismeJadi program membayar listrik dengan sampah bisa paralel dengan upaya kebijakan yang digagas pemerintah yakni PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah). Walau, konon harga rupiah per kWh dari listrik yang dihasilkan oleh PLTSa adalah sangat mahal, yakni 12 sen dolar Amerika per kWh. Dengan harga setinggi itu, tentu tidak ekonomis, sebab lazimnya PLN membeli energi listrik dari pembangkit dengan kisaran harga 6 sent dolar Amerika per kWh.
Membayar tagihan listrik dengan sampah seharusnya juga menjadi perhatian Pemda setempat. Sebab dengan program tersebut maka volume sampah akan tereduksi secara signifikan. Pemda jangan hanya menjadi penonton yang nir kontribusi.
Kontribusi pemda bisa menyediakan lahan, untuk mengolah sampah. Apalagi program seperti ini akan menghasilkan cuan bagi daerah, plus menyerap tenaga kerja lokal pula. Pemda juga bisa memfasilitasi terwujudnya bank sampah, baik sampah organik dan atau sampah unorganik.
Program membayar tagihan listrik seharusnya menjadi program yang berkelanjutan, bukan hanya menjadi prasyarat untuk memenuhi kewajiban TJSL perusahaan saja.
#nasional
