Pantau - Kepresidenan Irak mengecam keras serangan gabungan Amerika Serikat dan Arab Saudi yang menargetkan Pasukan Mobilisasi Rakyat (Popular Mobilization Forces/PMF) dengan menyebutnya sebagai agresi yang tidak dapat diterima dan pelanggaran terhadap kedaulatan Irak.
Dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada Rabu (29/7), Kepresidenan Irak menegaskan bahwa serangan terhadap lembaga keamanan resmi bertentangan dengan hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pemerintah Irak kembali menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk agresi di wilayahnya dan menyatakan bahwa wilayah Irak tidak boleh digunakan sebagai pangkalan peluncuran maupun arena untuk menyerang negara tetangga atau menyelesaikan perselisihan regional dan internasional.
Kepresidenan Irak juga mendesak seluruh pihak terkait menghormati kedaulatan negara serta menahan diri dari tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan stabilitas, sekaligus menekankan pentingnya dialog untuk meredakan ketegangan dan menyelesaikan krisis.
PMF sebelumnya menyatakan sedikitnya 20 anggotanya tewas dan 32 lainnya mengalami luka-luka akibat serangan gabungan AS dan Arab Saudi di sejumlah provinsi Irak.
Sementara itu, Komando Pusat Amerika Serikat (Central Command/CENTCOM) mengonfirmasi operasi tersebut dengan menyatakan pasukan AS dan Arab Saudi melancarkan serangan udara presisi terhadap militan yang bersekutu dengan Iran di Irak setelah terjadi serangkaian serangan drone yang menargetkan pasukan AS dan infrastruktur energi Arab Saudi.
PMF merupakan organisasi payung yang didukung pemerintah Irak dan beranggotakan puluhan faksi paramiliter yang telah diintegrasikan secara resmi ke dalam angkatan bersenjata Irak setelah kampanye melawan kelompok ISIS.
