jpnn.com - JAKARTA – Dana untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang besar, tetapi tidak menghabiskan seluruh anggaran negara.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan bahwa anggaran program MBG yang besar tidak berarti menghentikan program pemerintah lainnya.
BACA JUGA: MK Putuskan MBG Tak Gunakan Anggaran Pendidikan, Kepala BGN: Kami Laksanakan Putusan Negara
"Saya gemas juga melihat komentar di media sosial seolah-olah MBG ini menghabiskan anggaran negara. Terus seolah-olah ini kurang, itu kurang. Padahal, program-program lain tetap dikerjakan," ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (31/7).
Pernyataan tersebut disampaikan Kepala BGN untuk meluruskan anggapan yang berkembang di media sosial bahwa anggaran negara banyak terserap untuk MBG, sehingga menyebabkan program lain, seperti penyediaan pupuk, perbaikan sekolah, irigasi, hingga pembangunan jembatan, tidak berjalan.
BACA JUGA: DPR Minta Pemerintah Patuhi Putusan MK yang Larang Dana Pendidikan Membiayai MBG
Menurutnya, berbagai program pembangunan tetap berjalan secara bersamaan di berbagai sektor.
Dia mencontohkan sektor pertanian. Menurutnya, sebelum program MBG berjalan, persoalan ketersediaan pupuk juga telah menjadi perhatian.
BACA JUGA: Gaji PPPK Paruh Waktu & Guru Honorer Sulit Dibayar Jika Anggaran MBG Tidak Dipisah
Bahkan, setelah anggaran pemerintah dialokasikan untuk MBG, pemerintah tetap melakukan upaya untuk mencukupi kebutuhan pupuk dan memberikan kebijakan harga yang lebih terjangkau.
Hal serupa, kata dia, juga terjadi pada pembangunan dan revitalisasi jaringan irigasi.
Pemerintah tetap mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur pertanian tersebut meskipun program MBG membutuhkan anggaran yang besar.
"Sudah ada anggaran yang dipakai untuk MBG, kemudian pupuk dicukupi, harganya didiskon. Dulu tidak ada MBG, banyak jaringan irigasi yang rusak. Sekarang ada MBG, tetap ada revitalisasi irigasi," kata Sudaryono.
Pihaknya juga menyoroti perbaikan infrastruktur pendidikan.
Dia menegaskan kerusakan sekolah yang terjadi saat ini bukan disebabkan oleh adanya program MBG.
Dia mengatakan, sekolah yang rusak telah menjadi persoalan yang ada sejak sebelum program MBG dilaksanakan dan kini pemerintah secara bertahap melakukan perbaikan.
"Yang sekolah rusak itu dulu ke mana? Dulu tidak ada MBG, mestinya sekolah sudah bagus semua. Kan, tidak. Sekarang ada MBG, sekolahnya juga diperbaiki pemerintah," ujarnya.
Ia menyebut pemerintah menargetkan perbaikan sekolah dilakukan secara bertahap dalam jumlah besar.
Selain perbaikan sarana pendidikan, pemerintah juga tetap memberikan perhatian terhadap kesejahteraan guru, termasuk peningkatan pendapatan guru honorer.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG berjalan bersamaan dengan program pemerintah lainnya.
Dia mengajak masyarakat untuk melihat kebijakan pemerintah secara utuh dan tidak menyimpulkan bahwa alokasi anggaran untuk MBG otomatis mengorbankan sektor lain.
"MBG memang mengambil dana yang tidak kecil. Rencana tahun ini sekitar Rp268 triliun, tetapi yang lain-lain juga dikerjakan," kata Sudaryono. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu
