Belakangan ini media sosial, seperti X, diwarnai percakapan mengenai pengalaman pengguna X yang dicap sebagai Anak Abah lantaran memberikan kritik terkait kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kondisi ini kembali mengingatkan pada Pilkada DKI Jakarta 2017 di mana orang yang tidak sehaluan mengenai pilihan calon kepala daerah di masa pilkada itu akan dicap sebagai kelompok kadrun atau kafir.
Fenomena ini mengindikasikan bahwa polarisasi terkait dukungan politik yang berlangsung di media sosial belum berakhir. Sebuah kondisi yang memantik pertanyaan sederhana, mengapa ini bisa terjadi?
Pengguna X, @cuttieskoo, seperti tampak pada lini masa X pada pertengahan Juli 2026, mengungkapkan pengalaman yang tidak akan dilupakannya, yakni ”Maki-maki wowo (Presiden Prabowo) dibilang Anak Abah”. Maki-maki yang dimaksud adalah komentarnya yang berisi kritik terhadap kinerja pemerintah saat ini.
Adapun Anak Abah merupakan julukan yang melekat pada kelompok anak muda pendukung calon presiden Anies Baswedan yang merupakan pesaing Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden 2024.
Kinerja Pemerintahan Presiden Prabowo saat ini memang memperoleh sorotan tajam dari banyak pihak. Hal itu di antaranya kian melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, yakni menjadi Rp 18.000 per dolar AS dari sebelumnya kurang dari Rp 16.000 per dolar AS.
Tidak hanya itu, seperti telah diberitakan Kompas.id, Senin (13/7/2026), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga anjlok ke minus 31 persen sejak awal tahun ke posisi di bawah 6.000. Dana investor asing juga banyak yang keluar, ditandai sejak awal tahun hingga kini investor asing telah menjual saham bersih dengan total Rp 90 triliun.
Menurut Dorota Domalewska, peneliti di Fakultas Pertahanan di Warsawa, Polandia, seperti dikutip dari artikel ilmiahnya berjudul ”Online Verbal Aggression on Social Media During Times of Political Turmoil: Discursive Patterns from Poland’s 2020 Protest and Election”, ujaran kebencian dan agresi verbal kerap digunakan sebagai alat untuk merusak kredibilitas dan otoritas lawan politik. Hal ini dilakukan dengan strategi presentasi diri positif dan presentasi negatif pihak lain yang bertujuan untuk merendahkan posisi lawan di mata publik.
Domalewska juga mengungkapkan bahwa penggunaan bahasa yang kasar dan tajam berfungsi untuk memperkuat loyalitas dan kohesi di dalam kelompok (in-group). Dengan menyerang kelompok luar (out-group), identitas kelompok menjadi lebih solid dan batas-batas partisan semakin dipertegas.
Merlyna Lim dalam artikelnya, ”Freedom to hate: social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia” mengingatkan, Pilkada DKI Jakarta 2017 telah menjadi contoh nyata bagaimana media sosial tak hanya menjadi tempat menyampaikan ekspresi secara bebas, tetapi juga menjadi tempat menyampaikan ekspresi kebencian. Di media sosial, individu menggunakan hak suaranya untuk membungkam orang lain secara aktif.
Adapun Jason Hannan dari The University of Winnipeg, Kanada, dalam artikel ilmiahnya berjudul ”Trolling ourselves to death?: Social media and post-truth politics” menyampaikan, media sosial tak hanya menjadi arena mengekspresikan kebebasan berpendapat, tetapi juga arena untuk mengungkapkan kebencian dan melakukan perundungan.
Fitur ’like’ di media sosial, contohnya, hadir sebagai wujud dukungan atau validasi bahwa pendapat yang disampaikan di dalam konten itu adalah benar.
Menurut Hannan, bukan hanya karena kontennya yang provokatif, fitur-fitur di media sosial turut berkontribusi terhadap menebalnya pernyataan kebencian dan juga perundungan terhadap salah satu pihak. Fitur ”like” di media sosial, contohnya, hadir sebagai wujud dukungan atau validasi bahwa pendapat yang disampaikan di dalam konten itu adalah benar.
Kebenaran itu, menurut Hannan, ditetapkan atas dasar pendapat masing-masing pemberi like yang biasanya mengandalkan emosi, alih-alih mengedepankan kebenaran melalui penalaran logika atau daya kritis. Selain memang, untuk memberikan like pun cukup mudah, yakni cukup menekan tanda jempol mengacung ke atas yang biasanya tersedia di bawah konten.
Cara kerja algoritma di media sosial, menurut Lim, juga menyebabkan seorang pengguna media sosial hanya memperoleh asupan informasi sesuai dengan preferensi pencarian. Media sosial tidak memberikan asupan informasi yang menyajikan perspektif beragam.
Akibatnya, masing-masing pengguna media sosial akan bertemu dengan para pengguna medsos lainnya yang memiliki pandangan serupa di konten-konten yang sehaluan. Kondisi ini membuat mereka masuk dalam kantong-kantong algoritma.
Kelompok-kelompok yang saling berseberangan akhirnya terkelompokkan dalam kantong algoritma, sebagai akibat kerja algoritma yang menyaring informasi menurut preferensi pengguna media sosial atau internet. Di dalam kantong algoritma itu, kemudian terbangun ”nasionalisme” yang bersifat kelompok dengan mengklaim versi mereka yang paling benar. Hak orang lain dikecualikan.
Seperti pada kasus Pilkada DKI 2017, hal yang terjadi di media sosial kemudian ditindaklanjuti di lapangan. Pada awal 2017, menurut laporan Safe Net, ditemukan setidaknya enam persekusi di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Jumlah kasus persekusi serupa terus bertambah hingga pertengahan 2017 menjadi 36 kasus yang tersebar di Sumatera hingga Sulawesi.
Persekusi itu antara lain berupa intimidasi yang dialami seorang dokter di Sumatera Barat. Akibat intimidasi itu dokter tersebut beserta anaknya harus mengungsikan diri ke Jakarta (Kompas, 2/6/2017).
Lim menyebut, aksi sejumlah kelompok itu secara krusial berperan terhadap perolehan dukungan.
Kondisi ini menyebabkan terbangunnya pendapat populer yang mengakibatkan masyarakat menjadi mudah terbelah antara pendukung pendapat populer dan yang berseberangan. Dampaknya, kondisi ini dapat memicu perilaku agresif yang memberikan ruang bagi gerakan populis untuk menyebarkan narasi buruk, tanpa memedulikan fakta obyektif.
Menurut Hannan, jika televisi menyajikan dialog politik yang serius menjadi pertunjukan atau tontonan. Media sosial, lanjutnya, menghadirkan diskusi politik layaknya di arena sekolah yang diisi oleh anak-anak yang keren, anak-anak pecundang, dan pelaku perundungan.
Hannan kemudian menunjukkan praktik trolling terkait kontestasi politik di Amerika Serikat tahun 2016. Dalam hal ini, Donald Trump menjadi pihak yang kerap melontarkan kebohongan sebagai alat untuk melawan oposisinya, baik itu jurnalis maupun pemimpin serikat buruh. Sementara itu, Presiden AS Barack Obama—pendukung Hillary Clinton—hadir layaknya anak keren yang dapat hadir sebagai politisi dengan citra diri baik di media sosial.
Hannan juga memberikan contoh terkait legislasi satire di tingkat negara bagian di Amerika Serikat. Sejumlah kelompok masyarakat di Alaska dan Wyoming melontarkan wacana di media sosial agar Central Park di New York dijadikan hutan lindung. Wacana itu disampaikan untuk menyindir pembatasan pengeboran minyak di Alaska.
Di Indonesia, saat ini, kondisi serupa juga dijumpai pada hadirnya Kabinet Bayangan. Di situsnya, Kabinetbayangan.id, disebutkan bahwa, ”Saat ini fungsi check and balances tidak berjalan. Kita justru disuguhi kabinet disusun tanpa meritokrasi: penuh bagi-bagi jatah, gemuk, dan inefisien.”
Pada kesimpulannya, Hannan mengungkapkan bahwa dalam ruang wacana yang tidak diatur oleh standar kebenaran, logika, bukti, dan kesopanan bersama, perundungan (trolling) menjadi pilihan untuk menghadapi wacana dari kelompok yang berseberangan. Kondisi itu terbangun dikarenakan aspek media sosial itu sendiri.
Tak heran jika saat ini di media sosial masih muncul komentar-komentar terkait dukungan politik yang terpolarisasi ke dua kutub yang berseberangan; seperti halnya pada fenomena pelabelan Anak Abah bagi pengguna media sosial yang dalam unggahannya mengkritik pemerintah. Kondisi ini pun memicu keterbelahan di masyarakat, antara pendukung pemerintah dan pengkritik pemerintah yang dilabeli Anak Abah.
Jadi, mungkinkah polarisasi menghilang di media sosial?
