Jakarta, CNBC Indonesia - Gelombang kerusuhan berdarah mengguncang wilayah Kashmir yang dikelola Pakistan setelah aparat keamanan setempat dituduh menembak mati setidaknya 30 demonstran tanpa senjata dalam dua hari terakhir. Tindakan tegas pemerintah terhadap aksi protes massal ini memicu eskalasi konflik terburuk dalam beberapa tahun terakhir di negara bersenjata nuklir tersebut.
Mengutip laporan The Guardian, Selasa (28/07/2026), kelompok masyarakat sipil lokal Joint Awami Action Committee (JAAC) melaporkan, pasukan keamanan melepaskan tembakan ke arah puluhan ribu demonstran damai. Penembakan brutal tersebut menewaskan 25 orang pada Senin dan lima orang tambahan pada Selasa.
Aksi protes massal yang telah berlangsung sejak Juni ini dipicu oleh tuntutan reformasi sistem pemilu dan penghapusan 12 kursi khusus pengungsi yang dinilai menjadi alat pemerintah pusat untuk mengontrol politik lokal. Guna meredam gejolak, pemerintah menerapkan pemadaman total jaringan komunikasi dan internet serta melakukan penangkapan massal terhadap para aktivis.
Juri Bicara JAAC, SA Khan, menuduh aparat keamanan Pakistan tidak hanya menembaki massa di kota Mirpur, tetapi juga sengaja menghilangkan jenazah para korban untuk menghapus bukti penembakan. Pihak keamanan dilaporkan mengunci rumah sakit setempat dan mengangkut mayat-mayat dari jalanan setelah kekerasan pecah.
"Pasukan keamanan telah membawa lari jenazah para korban dan mengunci rumah sakit di Mirpur. Kami memiliki bukti foto dan video jenazah yang tergeletak di jalanan dalam genangan darah, tetapi aparat menculik jenazah tersebut demi menghapus bukti," tegas Juru Bicara JAAC, SA Khan.
Warga lokal di Mirpur mengonfirmasi bahwa bentrokan meluas saat masyarakat berkumpul untuk memprotes pembunuhan hari sebelumnya, sebelum akhirnya toko-toko dipaksa tutup akibat tindakan keras petugas. Verifikasi independen terkait jumlah total korban tewas sulit dilakukan karena media dilarang memasuki area konflik dan pemblokiran internet masih berlangsung.
Pemerintah Pakistan membantah keras keterlibatan negara dalam penembakan massa demonstran sipil. Menteri Informasi Pakistan, Atta Tarar, dalam konferensi pers menuduh bahwa gelombang demonstrasi di Kashmir mendapat sokongan "dana dan instruksi" langsung dari India.
Tuduhan tersebut langsung dibantah oleh pihak JAAC yang menegaskan bahwa narasi keterlibatan India selalu dipakai pemerintah untuk membungkam tuntutan hak politik rakyat. Sebelumnya pada Juni lalu, sekitar 40 orang dilaporkan tewas saat kekerasan pertama kali meletus, yang direspons pemerintah dengan melabeli JAAC sebagai organisasi teroris.
Eskalasi berdarah ini memicu keprihatinan internasional, di mana Kepala Hak Asasi Manusia PBB Volker Türk mendesak dilakukannya penyelidikan independen. Amnesty International turut mendesak Islamabad untuk segera membuka kembali akses komunikasi serta menghentikan kekerasan ilegal terhadap warga.
(dce)
