PENASIHAT Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi bermaksud menjelaskan ucapan Presiden Prabowo Subianto mengenai wartawan, pengamat, dan lembaga swadaya masyarakat yang disebut seperti “Londo Ireng”.
Namun, penjelasannya justru memperlihatkan persoalan lain dalam komunikasi Istana: kekeliruan dalam menyusun argumentasi.
Hasan mengatakan pemerintah berhak mengkritik rakyat karena kritik tersebut tidak ditujukan kepada masyarakat secara umum.
Menurut dia, sebutan “Londo Ireng” diarahkan kepada kelompok masyarakat yang kritis.
“Itu kan ke kelompok-kelompok kritis yang kita duga sebagai Londo Ireng, bukan untuk masyarakat secara umum,” kata Hasan.
Presiden dibingkai Hasan Nasbi tidak sedang menyerang seluruh rakyat, melainkan hanya kelompok tertentu.
Lebih lanjut, Hasan menyatakan, “Mengkritik Londo Ireng boleh dong, kan tidak ditujukan ke masyarakat umum. Hal ini ditujukan kepada kelompok masyarakat yang suka gaduh dan tak senang dengan kemajuan Bangsa,” sebagaimana diberitakan Kompas.com.
Pernyataan Hasan mengandung logical fallacy.
Berdasarkan bukti apa kelompok tertentu dituduh tidak senang terhadap kemajuan bangsa, lalu pantas disebut “Londo Ireng”?
Secara silogistik, penalarannya dapat disusun sebagai berikut:
Premis mayor: kelompok yang tidak senang terhadap kemajuan bangsa layak disebut “Londo Ireng”.
Premis minor: wartawan, pengamat, atau LSM tertentu tidak senang terhadap kemajuan bangsa.
Kesimpulan: wartawan, pengamat, atau LSM tersebut layak disebut “Londo Ireng”.
Secara bentuk, kesimpulan itu memang dapat mengikuti kedua premisnya.
Namun, persoalan logika tidak berhenti pada bentuk silogisme. Setiap premis harus benar, relevan, dan dapat dibuktikan.
Baca juga: Perlawanan Febrie Adriansyah dan Ujian Berat Institusi Kejaksaan
Premis mayor perlu dipertanyakan: atas dasar apa setiap orang yang dianggap tidak senang terhadap kemajuan bangsa dapat disebut “Londo Ireng”?
Apa definisi “Londo Ireng” yang dipakai? Apa kriterianya?
Apakah pesimisme, kegaduhan, kritik keras, atau ketidaksepakatan terhadap pemerintah sudah cukup untuk memasukkan seseorang ke dalam kategori tersebut?
Premis minornya bahkan lebih bermasalah. Dari mana Hasan mengetahui bahwa wartawan, pengamat, atau LSM tertentu tidak senang terhadap kemajuan bangsa?
Apakah terdapat pernyataan eksplisit dari mereka? Apakah ada tindakan yang membuktikan tuduhan tersebut?
Ataukah kesimpulan itu hanya ditarik karena mereka sering mengkritik pemerintah?
Jika sikap kritis langsung diperlakukan sebagai bukti ketidaksenangan terhadap kemajuan bangsa, argumen Hasan jatuh pada hasty generalization.
Ia menarik kesimpulan luas mengenai motif, sikap batin, dan loyalitas suatu kelompok hanya dari fakta bahwa kelompok tersebut bersikap kritis.
Padahal, kritik kepada pemerintah tidak identik dengan kebencian terhadap kemajuan.
Wartawan dapat memberitakan sekolah rusak karena menginginkan sekolah itu diperbaiki.
