REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal mengingatkan dunia hanya memiliki waktu hingga 2030 untuk mengendalikan krisis iklim. Menurut dia, kegagalan memangkas emisi gas rumah kaca sebelum tenggat tersebut akan memperbesar risiko kenaikan suhu global yang berdampak pada berbagai sektor kehidupan.
Dino mengatakan perubahan iklim bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan, ekonomi, ketahanan pangan, energi, air, migrasi, hingga keamanan. Karena itu, isu iklim harus menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan global.
Baca Juga
Dekade Terpenting untuk Perjuangan Iklim
Aksi Iklim Tak Bisa Ditunda
Indonesia-Norwegia Bangun Model Diplomasi Iklim Berbasis Kinerja
“Itu adalah kekuatan terpenting yang menentukan nasib umat manusia. Perubahan iklim berada di atas segalanya, seharusnya itu menjadi tujuan nomor satu. Jika kita tidak mengatasi iklim dengan benar, kita akan kalah dalam segala hal lainnya,” kata Dino saat membuka Indonesia Net Zero Summit (INZS) 2026 di Jakarta, Sabtu (1/8/2026).
Ia menjelaskan, 2030 menjadi batas waktu yang krusial karena dunia harus mampu memangkas emisi karbon global sekitar 45 persen agar kenaikan suhu Bumi tidak melampaui 1,5 derajat Celsius. Jika target tersebut gagal dicapai, dampak perubahan iklim diperkirakan akan semakin sulit dikendalikan.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Menurut Dino, Indonesia memiliki peluang besar berkontribusi dalam upaya global tersebut melalui percepatan transisi energi. Salah satunya dengan merealisasikan target pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW), memperkuat perlindungan hutan dan lahan gambut, mengembangkan pasar karbon, serta meningkatkan diplomasi iklim.
“Jika kita dapat membuktikan bahwa 100 gigawatt itu hidup, berjalan dengan baik, dan beroperasi, kepercayaan investor dan dana ESG akan mengalir ke Indonesia,” ujarnya.
Dino berharap pemerintah menjadikan pengembangan PLTS 100 GW sebagai salah satu prioritas nasional.
“Dan saya berharap Presiden Prabowo akan serius dengan 100 gigawatt seperti halnya dengan MBG. Saya melihat ini sebagai sebuah peluang, dan saya percaya pemerintah serius,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa cuaca ekstrem akan menjadi kondisi yang semakin sering terjadi apabila dunia gagal mengendalikan pemanasan global.
“Tidak peduli dari mana Anda berasal, begitu Anda memasuki dunia dengan kenaikan suhu tiga derajat, kita akan terjebak dengannya selamanya. Kita semua menderita,” tegas Dino.
Di sisi lain, Dino menilai sejumlah negara telah menunjukkan kemajuan dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon. Pakistan meningkatkan bauran energi terbarukan dari 2 persen menjadi 32 persen dalam lima tahun, sementara Uruguay dan Brasil telah menghasilkan sekitar 90 persen listrik dari energi bersih. Bhutan bahkan telah mencapai status negative zero emission.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana pembangunan PLTS berkapasitas total 100 GW dalam dua tahun sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian energi sekaligus menekan emisi karbon.
