Jakarta, CNBC Indonesia - Ketidakpastian geopolitik dunia menegaskan pentingnya ketahanan energi (energy security) selain energy sustainability dan affordability. LNG yang bersumber dari dalam negeri dan energi fosil paling bersih akan berperan penting untuk mendukung ketahanan energi dan energi transisi terutama untuk kelistrikan nasional.
Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PT PLN (Persero) sekaligus Pelaksana Harian Direktur Utama PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), Rakhmad Dewanto, mengatakan pertumbuhan kebutuhan gas didorong oleh meningkatnya konsumsi listrik akibat ekspansi sektor industri, elektrifikasi transportasi, berkembangnya kawasan ekonomi baru. Peningkatan kebutuhan juga disebabkan dengan meningkatnya kebutuhan pusat data (data center) yang dalam lima tahun mendatang diperkirakan membutuhkan tambahan listrik sekitar 15 gigawatt.
"Permintaan listrik Indonesia akan terus meningkat. Karena itu kita membutuhkan pasokan energi yang aman, andal, dan fleksibel. Dalam konteks tersebut, gas tidak hanya berperan sebagai energi transisi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan sistem kelistrikan nasional," ujar Rakhmad, dikutip Minggu (2/8/2026).
Menurut Rakhmad, kebutuhan energi primer nasional diproyeksikan meningkat sekitar 2% per tahun, sedangkan permintaan listrik tumbuh lebih tinggi, yakni 4,6-5,4% per tahun. Kondisi tersebut menuntut ketersediaan pasokan gas dan LNG yang semakin andal untuk menjaga fleksibilitas sistem tenaga listrik di tengah sekaligus mendukung peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan.
Dalam RUPTL 2025-2034, produksi listrik nasional diproyeksikan meningkat dari 304,4 TWh menjadi 584,3 TWh. Pada saat yang sama, porsi pembangkit berbasis batu bara menurun menjadi sekitar 47%, sementara kontribusi energi baru terbarukan meningkat hingga 33 persen. Dalam kondisi tersebut, LNG tetap menjadi energi penyeimbang (balancing fuel) yang mampu menjaga keandalan sistem ketika pembangkit berbasis surya maupun angin mengalami fluktuasi.
PT PLN (Persero) memproyeksikan kebutuhan gas untuk pembangkit listrik nasional akan tumbuh rata-rata sekitar 4,5% per tahun, dari 1.748 Billion British Thermal Unit per Day (BBTUD) pada 2026 menjadi hampir 2.490 BBTUD pada 2034. Seiring pertumbuhan tersebut, porsi Liquefied Natural Gas (LNG) dalam pasokan gas PLN diperkirakan meningkat dari 57% menjadi 67%, mempertegas peran LNG sebagai tulang punggung keandalan sistem kelistrikan sekaligus penopang transisi energi nasional.
Untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan tersebut, PLN EPI memperkuat pengamanan pasokan melalui kontrak gas dan LNG jangka panjang bersama West Natuna Exploration Limited (WNEL), Mubadala Energy, INPEX, dan South Hub. Kerja sama tersebut mencakup pasokan gas hingga 300 BBTUD dan kontrak LNG lebih dari 49 juta ton, sehingga memberikan kepastian pasokan energi primer bagi sistem kelistrikan nasional dalam jangka panjang.
Selain mengamankan pasokan, PLN juga mempercepat pembangunan infrastruktur LNG nasional melalui pengembangan FSRU di Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, dan Cilegon, pembangunan klaster gasifikasi di Indonesia Timur, serta peningkatan kapasitas penyimpanan LNG nasional menjadi sekitar 1,2 juta meter kubik dengan kapasitas regasifikasi mencapai 3.850 MMSCFD. Infrastruktur tersebut dirancang untuk meningkatkan fleksibilitas distribusi LNG sekaligus memperkuat ketahanan rantai pasok energi di tengah dinamika geopolitik global.
"Kita tetap mendorong peningkatan energi baru dan terbarukan. Namun sistem kelistrikan juga harus tetap andal. Di sinilah gas memiliki peran strategis untuk menjaga keseimbangan antara keamanan energi, keterjangkauan harga, dan keberlanjutan," kata Rakhmad.
Melalui penguatan kontrak pasokan jangka panjang, percepatan pembangunan infrastruktur LNG, dan diversifikasi rantai pasok energi primer, PLN terus membangun sistem energi yang semakin tangguh, fleksibel, dan berkelanjutan. Langkah tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga ketahanan energi nasional, mempercepat integrasi energi baru terbarukan, serta mendukung implementasi prinsip ESG dan pencapaian target Net Zero Emissions Indonesia.
(rah/rah)
