Presiden Prabowo Subianto akhirnya bertemu lagi dengan pelaku usaha Indonesia. Kembali, Presiden menyampaikan harapan supaya semua unsur bangsa bersinergi untuk membangun perekonomian Indonesia.
Masalahnya, kendati pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2026 mencapai 5,61 persen, gelombang pemutusan hubungan kerja alias PHK tidak juga berhenti. Selain itu, daya beli masyarakat melemah, sementara biaya produksi semakin tinggi.
Neraca perdagangan luar negeri Indonesia pun mencatatkan defisit pada Mei 2026. Tren surplus selama 72 bulan berturut-turut, dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS), berakhir dengan defisit sebesar 1,61 miliar dolar AS. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga masih relatif lemah.
“Masalah nation building, masalah pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang, sangat berat. Dalam proses ini, sejarah peradaban manusia mengajarkan kepada kita bahwa ekonomi tidak bisa dipisahkan dari politik, dari budaya, bahkan dari agama,” tutur Prabowo saat menerima sekitar 150 pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia serta pentolan asosiasi pelaku usaha di Istana Negara, Jakarta, Jumat (31/7/2026).
Dia menambahkan, pembangunan suatu bangsa adalah pembangunan lintas sektor. Karena itu, nation building memerlukan kekuatan. ”Kekuatan dari bangsa itu untuk bisa dikerahkan, untuk bisa dipersatukan, sehingga bangsa itu dapat memanfaatkan semua sumber daya yang ada di bangsa itu,” katanya.
Selain mengajak semua unsur berkolaborasi, Presiden juga mengingatkan kondisi global yang tidak pasti. Konflik bukan semata terjadi di Timur Tengah maupun Ukraina-Rusia, tetapi ketegangan juga ada di Myanmar maupun Kamboja-Thailand yang dekat dengan Indonesia. Karenanya, sembari tetap menjaga sikap netral, menurut Prabowo, hubungan baik dengan semua negara tetap dijaga.
Selain masalah geopolitik dan hubungan ekonomi internasional, beberapa isu strategis dibahas seperti daya saing ekonomi, kecerdasan artifisial (AI), ketahanan pangan, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan infrastruktur, serta berbagai tantangan yang dihadapi sektor usaha di pusat maupun daerah.
Ketua KADIN Anindya Bakrie pun menyatakan, pengusaha bahu-membahu dengan pemerintah. “Logonya (KADIN) masih sama dari dulu, yaitu tabah, jujur, setia. Tabah jujur setia untuk siapa? Untuk Merah Putih,” tuturnya dalam sambutannya di Istana Negara.
Seusai acara dia menambahkan, kondisi geopolitik dan geoekonomi memang berdampak pada rantai pasok. Untuk itu, KADIN meningkatkan komunikasi dengan pemerintah. Apalagi, lanjut Anindya, Presiden Prabowo menyampaikan keinginan bertemu secara berkala per sektor.
“Mudah-mudahan bisa tiga bulan (sekali) dan nanti diminta persektor supaya bisa lebih fokus dan tahu istilahnya – keadaan, kondisi lapangan sampai ke daerah,” tambahnya kepada wartawan seusai acara.
Secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengapresiasi pertemuan dengan Presiden Prabowo. Dia pun berharap dari pertemuan tersebut ada mekanisme penyelesaian masalah secara cepat (debottlenecking) sehingga hambatan implementasi kebijakan di lapangan dapat segera diselesaikan.
Selain itu, pelaku usaha juga berharap ada percepatan deregulasi untuk menyederhanakan perizinan dan meningkatkan kepastian berusaha. Kebijakan yang lebih responsif terhadap kondisi dunia usaha, baik di tingkat nasional maupun daerah juga menjadi harapan yang disampaikan Shinta.
Terakhir, menurut Shinta, kemitraan yang lebih erat antara pemerintah dan pelaku usaha sangat diperlukan. Dengan demikian, target pertumbuhan ekonomi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja dapat dicapai bersama.
Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja yang kebetulan tidak menghadiri pertemuan tersebut pun menyampaikan harapan supaya pemerintah lebih memprioritaskan perdagangan dalam negeri. Di tengah tekanan ekonomi akibat berbagai dampak global, perdagangan dalam negeri adalah salah satu kekuatan Indonesia.
“Perdagangan dalam negeri telah terbukti berhasil menyelamatkan berbagai situasi dan kondisi yang penuh tantangan, di mana yang terakhir adalah ketika pandemi Covid-19. Pada saat itu kondisi perekonomian Indonesia relatif lebih baik dari banyak negara tetangga bahkan negara-negara lainnya di dunia,” ujarnya, Sabtu (1/8/2026).
Masalahnya, secara historis, janji bakal bertemu berkala dan per sektor bukan kali ini saja disampaikan dan kenyataannya kita tahu seperti apa.
Namun, pemerintah perlu menciptakan kondisi usaha yang kondusif seperti kepastian berusaha, kestabilan nilai tukar rupiah, tingkat suku bunga bank, biaya energi dan berbagai hal lainnya. Salah satu yang krusial adalah menciptakan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dari para pelaku usaha.
Mengidentifikasi dan mengatasi tantangan-tantangan itu, menurut Alphonzus, akan mengatasi tekanan pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Komunikasi yang dijalin Presiden Prabowo dan pelaku usaha dinilai baik. Masalahnya, selain komunikasi perlu lebih intens dan terbuka, pembenahan kebijakan secara holistik sangat urgen dilakukan saat ini.
Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia Deni Friawan mengingatkan, pertemuan per sektor sangat baik bila direalisasikan serta ada tindak lanjut yang cepat.
“Masalahnya, secara historis, janji bakal bertemu berkala dan per sektor bukan kali ini saja disampaikan dan kenyataannya kita tahu seperti apa,” tuturnya, Senin (3/8/2026).
Presiden Prabowo memang pernah beberapa kali bertemu dengan para pengusaha. Setidaknya, Presiden pernah menerima delapan pengusaha besar Indonesia di Istana Merdeka pada 6 Maret 2025.
Kemudian, Presiden juga menerima dua puluhan pengusaha pengurus Apindo di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, 9 Februari 2026. Presiden pun mengatakan ingin berkomunikasi lebih intens secara berkala dengan para pengusaha. Pertemuan itu diikuti dengan menerima lima pengusaha besar di Hambalang sehari setelahnya.
Upaya mengatasi hambatan hanya ditangani satgas debottlenecking di Kementerian Keuangan. Namun, kata Deni, upaya mengatasi hambatan ini kadang terlambat karena untuk mengambil keputusan harus didahului dengan rapat koordinasi dan lainnya.
Lebih lagi, hingga akhir Juni 2026, sekitar 43.000 pekerja telah terkena PHK. Banyak perusahaan manufaktur baik industri tekstil, keramik, maupun berbagai industri padat karya mengalami penurunan pesanan, kenaikan biaya energi, kendala bahan baku sampai relokasi produksi.
Ketika PHK terjadi di banyak sektor secara bersamaan, menurut Deni, hal ini tidak bisa dibaca sebagai masalah sektoral. Justru, ini menunjukkan masalah kebijakan perekomian secara keseluruhan. Dia mencontohkan, kebijakan dibuat dan dilihat per sektor, tetapi sesungguhnya ada implikasi ke sektor-sektor lain. “Masalah koherensi kebijakan antarsektor ini jadi masalah,” tuturnya.
Dia mengingatkan, pemerintah dan dunia usaha memiliki cara pandang persoalan dari sudut yang berbeda. Pemerintah berusaha menyelesaikan hambatan satu persatu. Sementara perusahaan mengambil keputusan investasi berdasarkan penilaian terhadap keseluruhan pendapatan yang diharapkan (expected return) dibanding dengan akumulasi risiko dalam lingkungan kerja.
Karenanya, perusahaan tidak hanya mempertimbangkan prospek permintaan, tapi juga pasokan bahan baku, biaya energi, logistik, nilai tukar, stabilitas regulasi, hingga konsistensi kebijakan pemerintah. Bila semua tekanan datang bersamaa, keputusan bisnis pun berubah.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal juga menilai pertemuan reguler antara pemerintah dan pelaku usaha sangat baik bila direalisasikan. Sebab, pemerintah tak akan bisa mengatasi semua masalah sendiri.
Namun, diperlukan komunikasi yang terbuka bukan hanya menyampaikan prestasi dan optimisme. Selain itu, Presiden perlu benar-benar mendengarkan masukan dari pelaku usaha. Dengan demikian, masalah-masalah yang ada bisa diketahui serta bisa diambil solusi yang lebih tajam dan relevan dengan masalah yang ada.
“Jangan kalau masukan berbeda dengan yang dipersepsikan pemerintah lalu dianggap tidak benar. Karena kebenaran dan fakta bukan monopoli pemerintah,” tutur Faisal.
Selain itu, menurut Faisal, kendati pemerintah memperkuat kontrol terhadap ekonomi dan pelaku usaha, negara tetap harus transparan dan menunjukkan tata kelola yang baik. “Bila tidak, pemerintah mau mengontrol tapi dari sisi integritas dan governance-nya dipertanyakan oleh pihak swasta,” tuturnya.
Dia mencontohkan, bila pemerintah berusaha menutup celah under-invoicing melalui Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI serta memperkuat peran Danantara menjadi superholding BUMN, swasta juga akan menanyakan ruang untuk pelaku usaha swasta serta tata kelola ekspor satu pintu.
Pemerintah diharap bukan hanya mendorong peran BUMN sebagai agen pembangunan tapi sebagai pendorong (enabler) bagi pelaku usaha swasta untuk bergerak seiring. Dengan demikian, ekonomi Indonesia bisa bergerak bukan hanya karena BUMN tetapi juga swasta.
