Terkini, Kolaka – Perusahaan tambang lokal yang beroperasi di Kolaka, Sulawesi Tenggara, yakni PT TRK (Tambang Rejeki Kolaka), diketahui tidak terdaftar sebagai perusahaan yambang di situr Kementerian ESDM.
Hasil penelusuran pada situs MOMI (Minerba One Map Indonesia), yang merupakan situs geo-portal resmi berbasis peta spasial milik Ditjen Minerba Kementerian ESDM, nama PT sama sekali tidak terdaftar dan tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang aktif.
Perusahaan tersebut sebelumnya berkonflik dengan PT Jaya Nickel Pasific (PT JNP), dan diduga menjadi pihak yang memblokade aktivitas pengangkutan material tambang di rute hauling PT JNP.
Blokade itu juga melumpuhkan jalur logistik vital pendukung pembangunan kawasan industri PT Indonesia Pomalaa Industry Park (IPIP) yang memegang status resmi sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
Dalam video yang beredar pada 2 Agustus 2026, massa dikerahkan di jalan angkutan umum. Kelompok yang terafiliasi dengan PT TRK itu nekat melakukan aksi pengadangan dan memblokade total operasional.
Tidak ada nya data legalitas formal korporasi swasta tersebut pada sistem pemetaan digital negara menunjukkan bahwa seluruh aktivitas pengerukan, pengangkutan, hingga penjualan komoditas nikel yang dilakukan PT TRK di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, berstatus ilegal atau Tambang Tanpa Izin (PETI).
Perusahaan ini diketahui tidak memiliki infrastruktur jalan pengangkutan (hauling) mandiri yang terdaftar di sistem kementerian, aktivitas operasional pun dilaporkan nekat menerobos dan mencaplok wilayah konsesi resmi milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Aneka Tambang Tbk (Antam), tanpa adanya ikatan kontrak formal.
Perusahaan milik Najamuddin Jojon yang diketahui tanpa IUP ini kini dipertanyakan karena mengganggu stabilitas ekonomi dan investasi nasional.
Upaya pembukaan barikade jalan oleh mitra kerja kawasan bahkan sempat memicu ketegangan ekstrem di lapangan hingga memaksa aparat kepolisian dari Satuan Brimob melepaskan rentetan tembakan peringatan ke udara guna meredam bentrokan fisik.
Aksi koboi jalanan yang mengganggu stabilitas hilirisasi di Pomalaa ini terjadi hanya berselang dua hari pasca-penandatanganan nota kesepakatan damai yang dimediasi oleh Polres dan Forkopimda Kolaka.
Pola sabotase serupa tercatat bukan pertama kalinya terjadi, setelah sebelumnya kelompok ini juga pernah memblokade paksa jalan hauling milik PT Putra Mekongga Sejahtera (PMS).
Tindakan pembangkangan regulasi dan penguasaan lahan secara ilegal ini dinilai sebagai tantangan terbuka terhadap instruksi keras Presiden RI Prabowo Subianto yang sedang gencar membersihkan mafia tambang liar demi kedaulatan industri nasional.
“Kita tidak akan mentolerir mereka yang mencuri kekayaan negara. Pemerintah berfokus pada akselerasi kemandirian ekonomi dan mengambil tindakan keras terhadap berbagai aktivitas ilegal yang merugikan negara, mulai dari penyelundupan hingga praktik tambang ilegal,” tegas Presiden Prabowo Subianto, dikutip dari laman Setkab, Senin (3/8/2026).
Masyarakat bersama pengamat hukum pertambangan mendesak Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sultra bersama Penegak Hukum (Gakkum) Kementerian ESDM segera mengambil tindakan tegas.
Penegakan hukum berbasis data objektif MOMI ESDM harus ditegakkan untuk melakukan penyegelan total terhadap operasional PT TRK.
Pembiaran terhadap korporasi tanpa IUP yang berani mengangkangi wilayah BUMN, merusak iklim investasi swasta berizin, serta menyabotase jalur PSN dinilai dapat merusak marwah penegakan hukum di era Pemerintahan Prabowo Subianto.
Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen PT TRK belum memberikan pernyataan resmi terkait kosongnya data IUP mereka di portal MOMI ESDM serta rentetan konflik sengketa lahan di Pomalaa.
