jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Kehutanan melalui Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah IV menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Provinsi Jambi.
Kegiatan ini merupakan upaya memperkuat sinergi dan kesiapsiagaan para pemegang PBPH bersama Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam menghadapi musim rawan kebakaran hutan dan lahan.
BACA JUGA: Kemenhut Bongkar Pembalakan Liar di Solok, Tersangka Terancam 5 Tahun Penjara
Langkah ini merupakan implementasi arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kelestarian hutan dan lingkungan sebagai fondasi pembangunan nasional, yang diterjemahkan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melalui penguatan sistem pencegahan dan kesiapsiagaan karhutla di seluruh wilayah Indonesia.
Rapat koordinasi ini diikuti oleh para pemegang PBPH serta perwakilan KPH di Provinsi Jambi.
BACA JUGA: Rehabilitasi Kemenhut Berbuah Manis, Orangutan Wenda Melahirkan Bayi di Hutan Aceh
Keterlibatan KPH menjadi bagian penting karena memiliki peran strategis sebagai pengelola wilayah dalam memperkuat koordinasi, pemantauan kawasan, deteksi dini, serta respons awal terhadap potensi kebakaran di tingkat tapak.
Untuk memperkaya pemahaman peserta, kegiatan menghadirkan narasumber dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Thaha Jambi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi, dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Komisariat Daerah Jambi.
BACA JUGA: Kemenhut Tetapkan 2 Tersangka Perambahan TN Bukit Barisan Selatan
Menurut Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah IV Andi Rohaendi, pencegahan merupakan langkah yang paling efektif dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Karena itu, kesiapsiagaan seluruh pemegang PBPH harus terus diperkuat, mulai dari kesiapan personel, sarana dan prasarana, patroli, hingga koordinasi dengan KPH, pemerintah daerah, dan masyarakat.
"Melalui komitmen Zero Karhutla ini, kami berharap seluruh pemegang PBPH dapat menjalankan tanggung jawabnya secara konsisten untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi," ujar Andi Rohaendi di Jakarta, Senin (3/8).
Selama rapat koordinasi, peserta memperoleh informasi mengenai kondisi dan tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi, prakiraan cuaca dan iklim, strategi penanggulangan bencana, serta langkah-langkah penguatan kesiapsiagaan pada wilayah kerja PBPH maupun wilayah kelola KPH.
Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Thaha Jambi, Ibnu Sulistyono menyampaikan bahwa informasi cuaca dan iklim perlu dimanfaatkan sebagai dasar pelaksanaan patroli serta peningkatan kesiapsiagaan di lapangan.
"Karena kewaspadaan sejak dini menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan," imbuh Ibnu Sulistyono.
Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi, Andre Eko Rinjani menyampaikan bahwa penanganan karhutla membutuhkan koordinasi yang tanggap, cepat, tepat, dan terpadu serta dukungan dari seluruh unsur terkait.
"Penanganan karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Keterbatasan akses, sumber air, karakteristik lahan gambut, cuaca, dan perilaku pembakaran harus dihadapi melalui kesiapan personel, peralatan, pos terpadu, serta kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat," ujar Andre.
Para pemegang PBPH juga didorong untuk memastikan kesiapan organisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran, sistem komunikasi, patroli terpadu, serta memperkuat koordinasi dengan KPH, pemerintah daerah, masyarakat, dan para pihak terkait.
Di sisi lain, KPH diharapkan semakin mengoptimalkan fungsi pemantauan lapangan, memfasilitasi koordinasi lintas pihak, serta mendukung respons cepat apabila terdeteksi titik panas maupun indikasi kebakaran di wilayah kelolanya.
Sebagai wujud komitmen bersama, seluruh pemegang PBPH di Provinsi Jambi menandatangani Pernyataan Komitmen Zero Kebakaran Hutan dan Lahan.
Komitmen ini menegaskan tekad bersama untuk mengedepankan upaya pencegahan, meningkatkan kesiapsiagaan, serta memperkuat kolaborasi dalam melindungi kawasan hutan, lingkungan, masyarakat, dan keberlanjutan usaha kehutanan.
Melalui rapat koordinasi ini, Kementerian Kehutanan berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemegang PBPH, KPH, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pencegahan, deteksi dini, patroli, dan penanganan kebakaran hutan dan lahan secara cepat, terpadu, dan berkelanjutan.
Kolaborasi seluruh pihak merupakan kunci utama dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari sekaligus mendukung terwujudnya Provinsi Jambi yang bebas dari kebakaran hutan dan lahan. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
