Pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 101,1 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga akhir semester I 2026. Anggaran MBG tersebut menjangkau 63,13 juta penerima manfaat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, realisasi anggaran MBG menjadi bagian dari fungsi APBN sebagai agent of development atau pendorong pembangunan melalui percepatan pelaksanaan program-program prioritas pemerintah.
“Sebagai agent of development, APBN diarahkan untuk mengakselerasi pelaksanaan program prioritas, termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 101,1 triliun untuk 63,13 juta penerima manfaat,” kata Purbaya dalam konferensi pers hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) III 2026, di Jakarta, Senin (3/8).
Selain MBG, pemerintah juga merealisasikan anggaran Rp 13,1 triliun untuk Program Sekolah Rakyat. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan 104 sekolah permanen.
Purbaya mengatakan, APBN tetap dioptimalkan menjalankan tiga fungsi utama, yakni sebagai shock absorber, agent of development, dan protecting the poor, di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global akibat konflik geopolitik.
Purbaya yang juga merupakan Ketua KSSK mengatakan, fungsi APBN sebagai shock absorber atau peredam guncangan diwujudkan lewat alokasi subsidi sebesar Rp 116 triliun dan kompensasi Rp 116,9 triliun. Anggaran ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menstabilkan harga serta pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan pangan.
Di sisi perlindungan sosial, pemerintah melakukan penyaluran berbagai bantuan kepada masyarakat miskin dan rentan. Hingga akhir semester I 2026, realisasi Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai Rp 14,5 triliun, Kartu Sembako Rp 19,7 triliun, dan Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp 8,8 triliun.
Secara keseluruhan, realisasi belanja negara hingga akhir semester I 2026 mencapai Rp 1.656 triliun, meningkat 17,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Adapun belanja pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp 1.298,6 triliun atau meningkat 29,4% secara tahunan.
Menurut Purbaya, kenaikan belanja pemerintah dipengaruhi oleh pelaksanaan sejumlah program prioritas, termasuk MBG, penyaluran bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 aparatur negara, pembayaran manfaat pensiun, serta subsidi dan kompensasi BBM maupun listrik.
Selain menggenjot belanja, pemerintah juga menggulirkan berbagai paket stimulus untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Stimulus tersebut antara lain berupa insentif perpajakan bagi pelaku usaha nasional, diskon transportasi pada periode Lebaran dan libur sekolah, serta program magang dan vokasi.
Pemerintah memperkirakan berbagai kebijakan fiskal tersebut akan menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kisaran 5,6% hingga 6% sepanjang 2026, meski dihadapkan pada meningkatnya ketidakpastian ekonomi global akibat konflik AS-Iran dan gejolak pasar keuangan internasional.
