Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan multiplier effect (dampak berantai) pengadaan dan pengelolaan pangan meningkat menjadi Rp48,54 triliun pada semester I 2026, sehingga memperkuat perekonomian nasional.
"Nilai multiplier effect dari kegiatan pengadaan dan pengelolaan pangan Bulog tercatat sebesar Rp34,99 triliun pada 2025 dan meningkat menjadi Rp48,54 triliun pada semester I 2026," kata Rizal dalam keterangan terkonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Rizal menyampaikan nilai tersebut menggambarkan luasnya aktivitas ekonomi yang bergerak melalui penyerapan hasil petani, pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga perdagangan pangan.
Perum Bulog terus menegaskan perannya sebagai instrumen strategis pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan, menstabilkan harga, dan menggerakkan perekonomian nasional.
Baca juga: Kemenko Pangan perkuat kerja sama kelautan dukung ketahanan pangan RI
Melalui pengadaan dan pengelolaan cadangan beras pemerintah (CBP) serta penyaluran pangan kepada masyarakat, kata Rizal, penugasan kepada Bulog menghadirkan manfaat ekonomi berlapis dari tingkat petani hingga konsumen.
Berdasarkan data kontribusi ekonomi perusahaan, sepanjang 2025 Bulog mencatat pengadaan gabah kering panen (GKP) sebesar 4,53 juta ton, yang menjadi rekor tertinggi dalam sejarah perusahaan.
Aktivitas pengadaan tersebut tidak hanya memperkuat stok beras nasional, tetapi juga menghasilkan dampak berganda terhadap berbagai sektor perekonomian.
Rizal mengatakan penugasan pemerintah kepada Bulog tidak berhenti pada pengelolaan stok, tetapi juga menciptakan aktivitas ekonomi yang luas dan berkelanjutan.
Di sisi hulu, penyerapan hasil panen memberikan kepastian harga dan pasar bagi petani. Di sisi hilir, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan bantuan pangan menjaga akses masyarakat terhadap pangan sekaligus melindungi daya beli.
Menurutnya, ketika kegiatan produksi, pengolahan, penyimpanan, logistik, dan distribusi bergerak bersama, manfaat ekonominya akan meluas ke berbagai sektor.
Di sisi hilir, Bulog menjalankan program SPHP untuk menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga beras bagi masyarakat.
Harga maksimal beras SPHP di tingkat konsumen ditetapkan sebesar Rp12.500 per kilogram untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi; Rp13.100 per kilogram untuk wilayah Sumatera lainnya, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan; serta Rp13.500 per kilogram untuk Maluku dan Papua.
Baca juga: Sektor pangan RI potensial masuk rantai pasok haji dan umrah global
Sepanjang 2025, Bulog telah menyalurkan 795,5 juta kilogram beras SPHP dan 719,3 juta kilogram bantuan pangan. Sementara itu, pada Semester I 2026, penyaluran mencapai 627,56 juta kilogram beras SPHP dan 676,28 juta kilogram bantuan pangan.
Penyaluran tersebut menghasilkan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat. Program SPHP menciptakan penghematan belanja masyarakat sebesar Rp1,99 triliun pada 2025 dan Rp1,57 triliun pada Semester I 2026.
Sementara itu, bantuan pangan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga penerima manfaat sebesar Rp11,96 triliun pada 2025 dan Rp11,24 triliun pada Semester I 2026.
Dengan demikian, manfaat ekonomi langsung dari program SPHP dan bantuan pangan mencapai Rp13,95 triliun pada 2025 serta Rp12,81 triliun pada Semester I 2026. Secara kumulatif, kedua program tersebut memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat sebesar Rp26,76 triliun sepanjang 2025 hingga Semester I 2026.
"Multiplier effect tersebut menunjukkan kebijakan pangan pemerintah melalui Bulog mampu membangun siklus ekonomi yang saling menguatkan," ucap Rizal.
Petani memperoleh kepastian pasar, pelaku usaha pengolahan dan logistik mendapatkan ruang untuk berkembang, sementara masyarakat memperoleh akses terhadap pangan dengan harga yang terjangkau.
Bulog menjalankan penugasan bukan hanya berkaitan dengan jumlah stok yang dikelola. Di dalamnya terdapat perlindungan kepada petani, aktivitas ekonomi bagi pelaku usaha, stabilitas harga, pengendalian inflasi pangan, serta perlindungan terhadap pengeluaran rumah tangga.
"Semua manfaat tersebut menjadi bagian dari kontribusi Bulog terhadap perekonomian nasional,” tegas Rizal.
Baca juga: Menko Pangan: Sinergi KDMP-MBG mulai beri kepastian pasar masyarakat
Ke depan, Perum Bulog akan terus meningkatkan efektivitas penyerapan hasil produksi dalam negeri, memperkuat pengelolaan CBP, menjaga kualitas pangan selama penyimpanan, serta memastikan penyaluran SPHP dan Bantuan Pangan berjalan tepat jumlah, tepat mutu, tepat harga, dan tepat sasaran.
"Bulog akan terus hadir sebagai instrumen strategis pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan, mendukung kesejahteraan petani, melindungi daya beli masyarakat, serta menciptakan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi Indonesia," kata Rizal.
"Nilai multiplier effect dari kegiatan pengadaan dan pengelolaan pangan Bulog tercatat sebesar Rp34,99 triliun pada 2025 dan meningkat menjadi Rp48,54 triliun pada semester I 2026," kata Rizal dalam keterangan terkonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Rizal menyampaikan nilai tersebut menggambarkan luasnya aktivitas ekonomi yang bergerak melalui penyerapan hasil petani, pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga perdagangan pangan.
Perum Bulog terus menegaskan perannya sebagai instrumen strategis pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan, menstabilkan harga, dan menggerakkan perekonomian nasional.
Baca juga: Kemenko Pangan perkuat kerja sama kelautan dukung ketahanan pangan RI
Melalui pengadaan dan pengelolaan cadangan beras pemerintah (CBP) serta penyaluran pangan kepada masyarakat, kata Rizal, penugasan kepada Bulog menghadirkan manfaat ekonomi berlapis dari tingkat petani hingga konsumen.
Berdasarkan data kontribusi ekonomi perusahaan, sepanjang 2025 Bulog mencatat pengadaan gabah kering panen (GKP) sebesar 4,53 juta ton, yang menjadi rekor tertinggi dalam sejarah perusahaan.
Aktivitas pengadaan tersebut tidak hanya memperkuat stok beras nasional, tetapi juga menghasilkan dampak berganda terhadap berbagai sektor perekonomian.
Rizal mengatakan penugasan pemerintah kepada Bulog tidak berhenti pada pengelolaan stok, tetapi juga menciptakan aktivitas ekonomi yang luas dan berkelanjutan.
Di sisi hulu, penyerapan hasil panen memberikan kepastian harga dan pasar bagi petani. Di sisi hilir, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan bantuan pangan menjaga akses masyarakat terhadap pangan sekaligus melindungi daya beli.
Menurutnya, ketika kegiatan produksi, pengolahan, penyimpanan, logistik, dan distribusi bergerak bersama, manfaat ekonominya akan meluas ke berbagai sektor.
Di sisi hilir, Bulog menjalankan program SPHP untuk menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga beras bagi masyarakat.
Harga maksimal beras SPHP di tingkat konsumen ditetapkan sebesar Rp12.500 per kilogram untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi; Rp13.100 per kilogram untuk wilayah Sumatera lainnya, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan; serta Rp13.500 per kilogram untuk Maluku dan Papua.
Baca juga: Sektor pangan RI potensial masuk rantai pasok haji dan umrah global
Sepanjang 2025, Bulog telah menyalurkan 795,5 juta kilogram beras SPHP dan 719,3 juta kilogram bantuan pangan. Sementara itu, pada Semester I 2026, penyaluran mencapai 627,56 juta kilogram beras SPHP dan 676,28 juta kilogram bantuan pangan.
Penyaluran tersebut menghasilkan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat. Program SPHP menciptakan penghematan belanja masyarakat sebesar Rp1,99 triliun pada 2025 dan Rp1,57 triliun pada Semester I 2026.
Sementara itu, bantuan pangan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga penerima manfaat sebesar Rp11,96 triliun pada 2025 dan Rp11,24 triliun pada Semester I 2026.
Dengan demikian, manfaat ekonomi langsung dari program SPHP dan bantuan pangan mencapai Rp13,95 triliun pada 2025 serta Rp12,81 triliun pada Semester I 2026. Secara kumulatif, kedua program tersebut memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat sebesar Rp26,76 triliun sepanjang 2025 hingga Semester I 2026.
"Multiplier effect tersebut menunjukkan kebijakan pangan pemerintah melalui Bulog mampu membangun siklus ekonomi yang saling menguatkan," ucap Rizal.
Petani memperoleh kepastian pasar, pelaku usaha pengolahan dan logistik mendapatkan ruang untuk berkembang, sementara masyarakat memperoleh akses terhadap pangan dengan harga yang terjangkau.
Bulog menjalankan penugasan bukan hanya berkaitan dengan jumlah stok yang dikelola. Di dalamnya terdapat perlindungan kepada petani, aktivitas ekonomi bagi pelaku usaha, stabilitas harga, pengendalian inflasi pangan, serta perlindungan terhadap pengeluaran rumah tangga.
"Semua manfaat tersebut menjadi bagian dari kontribusi Bulog terhadap perekonomian nasional,” tegas Rizal.
Baca juga: Menko Pangan: Sinergi KDMP-MBG mulai beri kepastian pasar masyarakat
Ke depan, Perum Bulog akan terus meningkatkan efektivitas penyerapan hasil produksi dalam negeri, memperkuat pengelolaan CBP, menjaga kualitas pangan selama penyimpanan, serta memastikan penyaluran SPHP dan Bantuan Pangan berjalan tepat jumlah, tepat mutu, tepat harga, dan tepat sasaran.
"Bulog akan terus hadir sebagai instrumen strategis pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan, mendukung kesejahteraan petani, melindungi daya beli masyarakat, serta menciptakan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi Indonesia," kata Rizal.
