Sebanyak 109 dari total 124 Anak Tidak Sekolah (ATS) yang diusulkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengikuti Program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah lolos, sementara 15 lainnya masih menjalani proses verifikasi.
Capaian tersebut menempatkan Jatim sebagai daerah dengan jumlah calon peserta PJJ terbanyak secara nasional.
Aries Agung Paewai Kepala Dinas Pendidikan Jatim mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil pendataan secara masif yang dilakukan seluruh cabang dinas pendidikan di berbagai daerah.
“Sebagai ikhtiar pemerintah, tahun ini Kemendikdasmen meluncurkan program PJJ sebagai alternatif untuk memperluas akses pendidikan bagi anak tidak sekolah. Kami menyambut baik dengan melakukan penjaringan secara masif dari rumah ke rumah. Alhamdulillah, 124 calon murid yang kami usulkan merupakan yang terbanyak di seluruh Indonesia,” terangnya, Selasa (4/8/2026).
Ia menjelaskan, proses verifikasi PJJ dilakukan Kemendikdasmen melalui wawancara dengan orang tua atau wali, pengecekan usia peserta 16-18 tahun untuk jenjang kelas X, memastikan peserta tidak terdaftar di sekolah lain, serta memeriksa kelengkapan dokumen administrasi seperti kartu keluarga, akta kelahiran, ijazah SMP/MTs, hingga surat keterangan putus sekolah.
Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Dinas Pendidikan Jatim menunjuk enam SMA negeri sebagai penyelenggara, yakni SMAN 1 Kepanjen sebagai sekolah induk, serta SMAN Plus Sukowono, SMAN 1 Tosari, SMAN 4 Bangkalan, SMAN 4 Malang, dan SMAN 1 Ambunten sebagai sekolah mitra.
Program PJJ menyasar ATS berusia 16-18 tahun, anak putus sekolah, anak yang telah bekerja, masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), serta anak dengan kondisi khusus yang tidak memungkinkan mengikuti pembelajaran secara rutin di sekolah.
Aries menjelaskan pembelajaran akan dilaksanakan dengan komposisi 30 persen secara sinkron melalui tatap muka daring dan 70 persen secara asinkron atau belajar mandiri.
Peserta juga akan memperoleh modul pembelajaran, bantuan kuota internet, akun Belajar.id, akses Learning Management System (LMS), pendampingan guru, serta ijazah yang setara dengan sekolah reguler.
“Harapannya semakin banyak siswa yang mengikuti program ini sehingga jumlah anak tidak sekolah dapat terus berkurang,” ucapnya.
Menurutnya, jumlah ATS yang tinggi masih menjadi tantangan nasional meski pemerintah telah menyediakan berbagai layanan pendidikan, seperti pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), program kejar paket, hingga sekolah terbuka.
Oleh karena itu, ia ingin kehadiran PJJ menjadi solusi bagi anak-anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan reguler.
Sementara itu, Fajar Riza Ul Haq Wamendikdasmen menegaskan bahwa program PJJ merupakan bentuk kehadiran negara untuk menjangkau anak-anak yang selama ini belum memperoleh layanan pendidikan.
“PJJ adalah bentuk jawaban dari doa dan harapan. PJJ adalah jembatan meraih cita-cita. PJJ ini adalah bentuk negara menjemput bola, tidak hanya sekadar hadir tapi negara menjemput bola,” ujarnya.
Seperti diketahui, berdasarkan data Kemendikdasmen hingga 31 Juli 2026, lebih dari 1.000 calon peserta telah teridentifikasi.
Setelah melalui proses verifikasi, sekitar 700 anak dinyatakan sebagai ATS dan siap mengikuti Program PJJ. Pemerintah menargetkan cakupan program ini terus diperluas melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan. (ris/saf/ipg)
