Dua Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, belakangan menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial.
Kedua JPO itu dijuluki sebagai JPO ‘love-hate relationship’; berdiri berdampingan, tetapi tidak saling terhubung.
Pantauan kumparan di lokasi, Rabu (5/8), kedua JPO tersebut terpisah dan hanya berjarak sekitar 50-60 cm.
Salah satu JPO merupakan jalur integrasi menuju Stasiun LRT Jabodebek Rasuna Said. JPO berwarna oranye itu juga terhubung dengan Halte Transjakarta Rasuna Said.
Sementara itu, tepat di sebelahnya berdiri JPO lain yang melintang di atas Jalan HR Rasuna Said. JPO tersebut merupakan fasilitas penyeberangan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Dari arah bawah JPO milik Pemprov DKI Jakarta terlihat papan informasi yang menjelaskan bahwa jembatan tersebut tidak dapat digunakan untuk menuju Stasiun LRT Jabodebek Rasuna Said maupun Halte Transjakarta Rasuna Said. Pengguna yang ingin mengakses kedua moda transportasi itu diarahkan menggunakan JPO integrasi yang berada di sampingnya.
LRT Jabodebek Jelaskan Kepemilikan JPOManager Public Relations LRT Jabodebek Radhitya Mardika menjelaskan, dua JPO yang ramai diperbincangkan publik ternyata memiliki kepemilikan yang berbeda.
Ia mengatakan, JPO yang terhubung menuju Halte Transjakarta Rasuna Said merupakan aset Transjakarta. Sementara JPO yang berada di sampingnya merupakan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Jembatan yang nyambung ke Transjakarta itu punya TJ yang bangun, sedangkan yang satunya punya Pemda,” kata Radhitya kepada kumparan, Selasa (4/8).
Menurut dia, aset yang menjadi tanggung jawab LRT Jabodebek hanya terbatas pada akses menuju Stasiun LRT Rasuna Said, yakni bangunan berwarna oranye yang terdiri dari tangga, lift, dan jalur pejalan kaki menuju stasiun.
“Kalau dari kita, secara kepemilikan bangunan LRT hanya sebatas bangunan yang berwarna oranye. Dari trotoar sisi kiri dan kanan naik, lalu langsung masuk ke bangunan stasiun, itu punya LRT,” ujarnya.
Radhitya mengatakan LRT Jabodebek bersama Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta telah melakukan joint inspection atau tinjauan lapangan untuk membahas kondisi dua JPO tersebut.
“Intinya kita sudah bersama Dinas Bina Marga melakukan joint inspection atau tinjauan lapangan. Memang secara teknis katanya ada perbedaan ketinggian,” ucapnya.
Meski demikian, ia menegaskan LRT Jabodebek siap mendukung apabila nantinya diputuskan kedua JPO tersebut disambungkan.
“Kalau memang ada wacana untuk menghubungkan dua jembatan itu, intinya dari kita siap mendukung dan siap sinergi lebih lanjut, apalagi terkait teknis,” katanya.
Menurut Radhitya, penyambungan JPO akan mempermudah mobilitas pengguna LRT Jabodebek, Transjakarta, maupun masyarakat yang beraktivitas di kawasan Rasuna Said.
“Apalagi kebutuhannya ini kan untuk pengguna LRT Jabodebek, pengguna Transjakarta maupun masyarakat yang ada di sekitar situ,” tuturnya.
Pramono Akan Integrasikan JPO ‘Love-Hate Relationship’ di Rasuna SaidGubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan dua JPO yang menjadi sorotan publik tersebut akan segera dikoneksikan.
“Kebetulan saya sudah mengikuti beritanya dan saya juga baru tahu kalau tidak terhubung. Maka kami akan segera memutuskan untuk dihubungkan,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (4/8).
Pramono mengatakan pembahasan penyambungan JPO itu akan dilakukan dalam rapat paripurna yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (5/8).
“Kebetulan besok kami akan ada rapat paripurna khusus untuk itu, jadi yang di JPO Rasuna Said segera akan dihubungkan supaya fasilitas itu terkoneksi dengan baik,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Dinas Bina Marga DKI Jakarta Siti Dinarwenny menjelaskan kedua JPO tersebut dibangun oleh instansi berbeda dengan fungsi yang juga berbeda.
Menurut Wenny, JPO pertama merupakan fasilitas penyeberangan milik Pemprov DKI Jakarta yang telah lebih dulu dibangun untuk masyarakat umum. Sementara JPO kedua merupakan infrastruktur integrasi yang dibangun LRT Jabodebek untuk menghubungkan Stasiun LRT Jabodebek dengan Halte Transjakarta.
Ia menjelaskan, perubahan akses menuju halte terjadi setelah Halte Transjakarta dipindahkan ke bawah Stasiun Terintegrasi LRT Jabodebek. Sejak itu, akses menuju halte dialihkan melalui JPO integrasi.
Meski demikian, Wenny memastikan JPO integrasi tetap dapat dimanfaatkan masyarakat umum untuk menyeberang jalan tanpa harus membeli tiket transportasi umum karena memiliki area tidak berbayar (unpaid area).
“JPO integrasi terdapat area tidak berbayar (unpaid area) sehingga dapat digunakan oleh masyarakat umum untuk menyeberang. Fasilitas ini telah dilengkapi dengan lift untuk memudahkan akses masyarakat, khususnya penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, serta pengguna lainnya yang membutuhkan kemudahan akses,” kata Dinar dalam keterangan tertulis, Senin (3/8).
Selain itu, Dinas Bina Marga DKI Jakarta juga sempat menyebut penyambungan kedua JPO terkendala faktor teknis. Berdasarkan kajian, terdapat perbedaan elevasi lantai sekitar 75 cm, sementara jarak horizontal antarkedua struktur hanya sekitar 60 cm sehingga dinilai tidak memungkinkan dibangun tangga maupun ramp yang memenuhi standar keselamatan dan aksesibilitas.
