Peraturan baru mengenai administrasi keluar-masuk yang diumumkan pemerintah Partai Komunis Tiongkok (PKT) dijadwalkan mulai berlaku pada 15 September 2026. Kebijakan tersebut menarik perhatian luas dan menuai kritik dari sejumlah pihak yang menilai aturan itu berpotensi memperketat pembatasan perjalanan ke luar negeri. Seorang akademisi bahkan menghimbau masyarakat agar “meninggalkan Tiongkok selagi masih bisa.”
EtIndonesia.com Pada 31 Juli, Dewan Negara Tiongkok menerbitkan “Peraturan Dewan Negara tentang Administrasi Keluar dan Masuk”. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa warga negara Tiongkok yang melanggar ketentuan mengenai pengendalian ekspor, pengelolaan impor-ekspor teknologi, atau tindakan lain yang dapat membahayakan keamanan industri maupun keamanan teknologi negara, dapat dikenai larangan keluar negeri.
Peraturan itu juga menyatakan bahwa warga negara Tiongkok yang di luar negeri melakukan tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran hukum atau kejahatan yang membahayakan keamanan atau kepentingan negara dapat dikenai larangan keluar negeri selama 6 bulan hingga 3 tahun setelah kembali ke Tiongkok.
Diklaim mulai diuji coba di sejumlah pintu perbatasanMenurut laporan yang mengutip seorang sumber internal bermarga Ge, aturan tersebut disebut telah mulai diuji coba secara diam-diam sejak 1 Agustus di berbagai bandara internasional dan pos perbatasan darat Tiongkok.
Sumber itu mengklaim bahwa pemeriksaan difokuskan pada penumpang yang bepergian ke negara-negara Asia Tenggara, sementara pekerja di sektor keuangan, teknologi, semikonduktor (chip), dan kecerdasan buatan (AI) menjadi kelompok yang mendapat perhatian khusus.
Kekhawatiran terhadap Pasal 6Pakar hukum dari Singapore Management University, Henry Gao, menulis di platform X bahwa ketentuan yang paling mengkhawatirkan adalah Pasal 6.
Menurut Gao, pasal tersebut menyatakan bahwa pada umumnya pemerintah harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada seseorang yang dikenai larangan keluar negeri beserta alasannya. Namun, apabila pemberitahuan tersebut dianggap dapat memengaruhi keamanan negara atau penyelidikan pidana, pemerintah diperbolehkan tidak memberikan pemberitahuan sama sekali.
Ia menilai bahwa ketentuan tersebut berarti seseorang yang dianggap berisiko terhadap keamanan negara dapat dikenai larangan keluar negeri tanpa pernah diberitahu sebelumnya, sehingga dalam praktiknya juga kehilangan kesempatan nyata untuk mengajukan peninjauan hukum.
Gao mengatakan bahwa secara keseluruhan, aturan baru ini menunjukkan perubahan lebih lanjut dari hak untuk meninggalkan Tiongkok menjadi sesuatu yang bergantung pada kebijakan pemerintah, berbeda dengan tren liberalisasi yang berkembang sejak tahun 1990-an.
Ia juga menulis:”Seperti yang telah saya katakan selama bertahun-tahun, tinggalkan Tiongkok selagi masih bisa, atau lebih tepatnya sebelum peraturan ini mulai berlaku dalam 45 hari.”
Kekhawatiran di kalangan masyarakatPada 3 Agustus, komentator independen Cai Shenkun menulis di platform X bahwa kekhawatiran masyarakat terhadap aturan baru bukanlah tanpa alasan.
Menurutnya, banyak orang tidak hanya khawatir apakah mereka masih dapat bepergian ke luar negeri hari ini, tetapi juga tidak mengetahui kapan identitas, profesi, perusahaan, atau bidang pekerjaan mereka dapat dianggap sensitif sehingga tiba-tiba membuat mereka tidak lagi diizinkan meninggalkan negara.
Ia juga mengatakan bahwa sebagian masyarakat khawatir keterbukaan Tiongkok terhadap dunia luar dapat semakin menyempit, bahkan kembali ke sistem yang sangat tertutup seperti pada masa Mao Zedong.
Disebut mulai berkonsultasi mengenai aset di luar negeriLaporan tersebut juga menyebutkan bahwa sebelum aturan baru diberlakukan, sejumlah warga Tiongkok telah berkonsultasi dengan pengacara mengenai cara menangani aset mereka di luar negeri.
Seorang pengusaha dari Shanghai bermarga Guo mengatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir banyak pengusaha kaya mencari nasihat hukum di luar negeri untuk mengurangi potensi kerugian ekonomi.
Menurutnya, banyak dari mereka memiliki aset senilai ratusan juta yuan di luar negeri dan khawatir terhadap kemungkinan munculnya beban pajak atau kebijakan lain yang dapat mempengaruhi aset tersebut.
Kekhawatiran dari kalangan pendidikanSeorang tokoh dari kalangan pendidikan di Tiongkok bermarga Tian mengatakan kepada New Tang Dynasty Television (NTD) bahwa aturan baru tersebut semakin memperketat pengawasan terhadap masyarakat.
Menurutnya, baik warga negara Tiongkok maupun warga asing yang pernah menyampaikan kritik terhadap pemerintah PKT di luar negeri dapat menghadapi risiko ketika kembali ke Tiongkok.
Ia juga mengatakan bahwa sebagian pemilik usaha, terutama pelaku usaha kecil dan menengah yang memiliki aset, kini merasa semakin sulit untuk meninggalkan negara itu.
Peringatan bagi warga TaiwanLaporan tersebut juga mengutip YouTuber Taiwan yang dikenal kritis terhadap PKT, Ba Jiong (八炯), yang dalam program YouTube “攝徒日記 Fun TV” mengatakan bahwa Tiongkok sedang bergerak menuju sistem yang semakin tertutup.
Ia mengingatkan bahwa bukan hanya warga negara Tiongkok yang mungkin terdampak, tetapi juga warga Taiwan yang sering bepergian ke Tiongkok.
Menurutnya, sebagian orang beranggapan bahwa selama tidak membahas politik atau menggunakan paspor Taiwan maupun izin perjalanan khusus ke Tiongkok, mereka akan tetap aman. Namun, ia memperingatkan agar tidak menganggap remeh situasi itu. (***)
