Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengambil alih 60 persen saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Whoosh, yang selama ini dikuasai oleh konsorsium BUMN melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan proses pengalihan kepemilikan tersebut ditargetkan rampung pada pertengahan September 2026.
“Pembahasan yang pertama adalah Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Ini kan diserahkan dari Danantara ke Kementerian Keuangan. Prosesnya kan kita percepat, mungkin pertengahan bulan September sudah akan clear ya,” kata Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (5/8).
Purbaya menjelaskan, Kemenkeu akan mengambil alih seluruh porsi 60 persen saham milik PSBI di KCIC. Sementara itu, 40 persen saham KCIC sisanya tetap dipegang oleh konsorsium China, Beijing Yawan HSR Co. Ltd.
Ia menambahkan, pihak China tetap berminat melanjutkan kerja sama, bahkan Kemenkeu membuka peluang perluasan rute proyek kereta cepat hingga ke Jawa Timur.
“Kan punya dia dikasih semuanya, 60 persen kasih ke kita (Kemenkeu), 40 persen ada yang lain, masih ada Tiongkok di situ kan,” imbuhnya.
Penjelasan ini disampaikan Purbaya usai menggelar rapat bersama Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (5/8).
Dikelola Lewat SMV Fiskal
Lebih lanjut, Purbaya menegaskan kepemilikan 60 persen saham KCIC tersebut tidak lagi berada di bawah PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau konsorsium PSBI, yang terdiri dari KAI, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII).
“Di saya, bukan (di bawah KAI),” tegas Purbaya.
Aset tersebut nantinya akan dikelola melalui unit Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kemenkeu sehingga tidak menjadi beban langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Dialihkan ke Menkeu, diolah oleh saya semuanya. Tapi nanti akan kita pakai salah satu tangan BUMN SMV Fiskal kita untuk mengolah itu. Kita kan punya banyak juga, ada SMV, ada ini, ada lain-lain. Jadi enggak langsung jadi tanggung jawab APBN,” jelas Purbaya.
Dengan skema tersebut, pembiayaan operasional maupun kewajiban KCIC ke depan bakal ditutup dari deviden atau keuntungan usaha SMV Kemenkeu.
“Nggak, SMV kan punya untung juga kan, sebagian dari situ. Kira-kira begitu gambaran kasarnya,” tuturnya.
Terkait entitas SMV yang akan ditunjuk sebagai pengelola saham KCIC, Purbaya menyebutkan jumlahnya kemungkinan lebih dari satu lembaga, kendati keputusan finalnya masih difinalisasi.
“Itu masih didiskusikan, harusnya lebih dari satu,” kata Purbaya.
