Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah akan mengambil alih pengelolaan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Meski berada di bawah pengelolaan pemerintah, bendahara negara mengatakan langkah tersebut tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Purbaya mengatakan proses pengalihan kepemilikan KCIC ke Kementerian Keuangan ditargetkan rampung paling lambat pada pertengahan September 2026.
“Jadi pembahasan yang pertama adalah kereta api cepat Jakarta-Bandung, ini kan diserahkan dari Danantara, kasih ke Kementerian Keuangan, prosesnya akan kita percepat. Pertengahan September sudah akan clear” kata Purbaya usai bertemu COO Danantara Dony Oskaria di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (5/8).
Purbaya mengatakan aset KCIC nantinya akan berada di bawah pengelolaan Kementerian Keuangan. Namun, pemerintah tidak akan menanggungnya secara langsung melalui APBN. Pengelolaan akan dilakukan melalui salah satu Special Mission Vehicle (SMV) fiskal milik pemerintah, seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) maupun lembaga pembiayaan infrastruktur lainnya.
“Dialihkan ke Kementerian Keuangan. Tapi nanti akan kita pakai salah satu tangan BUMN, SMV fiskal kita untuk mengelola itu. Jadi tidak langsung jadi tanggung jawab APBN. Walaupun dikelola pemerintah, tidak akan membebani APBN,” kata dia.
Nantinya, kata Purbaya, kepemilikan KCIC setelah proses pengalihan selesai akan berada di bawah Kementerian Keuangan dan tidak lagi dikelola PT Kereta Api Indonesia (Persero).
Ia juga menjelaskan kebutuhan pendanaan maupun pengelolaan KCIC tidak akan berasal dari suntikan dana APBN. Menurutnya, SMV yang ditunjuk dapat memanfaatkan sebagian keuntungan yang dimiliki untuk mendukung pembiayaan perusahaan.
“SMV kan punya untung juga. Sebagian kita biarkan ke situ keuntungannya. Kira-kira begitu gambaran kasarnya,” kata Purbaya.
Terkait struktur kepemilikan, Purbaya mengatakan konsorsium proyek kereta cepat tidak akan dibubarkan. Porsi saham milik konsorsium Indonesia akan dialihkan kepada pemerintah, sementara mitra asal Cina tetap mempertahankan kepemilikannya.
“Dia kan punya 60 persen. 60 persen kasih ke kita, 40 persen ada yang lain, masih ada Cina di situ,” kata Purbaya.
Ia menyebut, pemerintah Cina juga masih menunjukkan komitmen untuk melanjutkan kerja sama dalam proyek kereta cepat. Bahkan, menurutnya, terdapat peluang untuk memperpanjang jalur kereta cepat hingga ke Jawa Timur.
“Kita tanyakan ke Cina juga, sepertinya mereka masih mau melanjutkan proyek ini dan mungkin kalau disuruh kita akan perpanjang ke arah Jawa Timur sana,” kata Purbaya.
Pada kesempatan yang sama, Dony Oskaria mengatakan, nilai transaksi pengalihan kepemilikan KCIC masih dalam proses perhitungan. Rincian harga akan diumumkan saat proses penyerahan resmi dilakukan.
“Pada saat penyerahan nanti akan dikasih tahu. Harga detailnya akan dihitung,” kata Dony.
