Ringkasan Berita:
- Warga Lekok dan Nguling mendatangi Kantor Bupati Pasuruan terkait peluru nyasar yang berulang.
- Masyarakat membawa selongsong peluru sebagai bukti dan meminta latihan militer dihentikan sementara.
- Peluru nyasar disebut mengganggu aktivitas warga hingga memaksa sekolah diliburkan.
- Bupati Rusdi Sutejo berjanji memperjuangkan aspirasi warga dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
Pasuruan (beritajatim.com) – Warga Desa Alastlogo bersama perwakilan masyarakat dari wilayah konflik di Kecamatan Lekok dan Kecamatan Nguling mendatangi Kantor Bupati Pasuruan untuk menuntut kejelasan penanganan insiden peluru nyasar yang terus berulang. Kedatangan mereka dipicu kekhawatiran atas keselamatan warga setelah beberapa kali proyektil diduga masuk ke kawasan permukiman.
Dalam audiensi tersebut, masyarakat membawa sejumlah selongsong peluru yang ditemukan di lingkungan tempat tinggal sebagai barang bukti. Warga juga menyampaikan bahwa aktivitas belajar mengajar di sejumlah sekolah terpaksa dihentikan sementara demi menghindari risiko terhadap siswa dan tenaga pendidik saat latihan militer berlangsung.
“Kami kesini itu mau mengadulah, biar pak bupati menyampaikan kepada atasan. Setidaknya kalau mau ada latihan biar keamanannya diperhatikan dulu,” ujar salah satu warga, Imam, Rabu (5/8/2026).
Imam mengatakan masyarakat meminta kegiatan latihan militer di kawasan tersebut dihentikan sementara hingga dilakukan evaluasi menyeluruh oleh pihak terkait. Menurutnya, pemerintah daerah diharapkan dapat memfasilitasi penyampaian aspirasi warga kepada pemerintah pusat dan TNI Angkatan Laut agar persoalan tersebut segera mendapat solusi.
Senada dengan itu, Sekretaris Desa Alastlogo, Sugiyanto, mengungkapkan bahwa insiden peluru nyasar telah menimbulkan trauma berkepanjangan di tengah masyarakat. Rasa takut muncul setiap kali latihan militer berlangsung karena warga khawatir kejadian serupa kembali terulang.
“Kondisi psikologis dan trauma melanda warga selama ini akibat insiden peluru nyasar yang terus berulang di pemukiman. Kami meminta kegiatan latihan di area tersebut dihentikan dulu sampai adanya evaluasi total,” ungkap Sugiyanto.
Ia menambahkan, dampak dari kondisi tersebut tidak hanya dirasakan masyarakat secara psikologis, tetapi juga mengganggu aktivitas sosial dan pendidikan. Sejumlah sekolah bahkan memilih meliburkan kegiatan belajar mengajar ketika latihan berlangsung demi menjaga keselamatan para murid dan guru.
Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan keluhan secara langsung. Ia memastikan seluruh masukan akan diperjuangkan melalui mekanisme yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
“Saya menyampaikan terima kasih kepada panjenengan semua. Semua aspirasi pasti kita dengarkan, kita perjuangkan aspirasi dari panjenengan,” kata Rusdi.
Menurut Rusdi, persoalan latihan militer dan konflik lahan di kawasan Lekok dan Nguling merupakan isu lintas instansi yang melibatkan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, hingga TNI Angkatan Laut. Karena itu, penyelesaiannya memerlukan koordinasi menyeluruh dan tidak dapat diputuskan secara sepihak oleh pemerintah kabupaten.
Ia menjelaskan kawasan yang menjadi lokasi latihan termasuk wilayah pertahanan yang penetapannya berasal dari pemerintah pusat. Meski demikian, Pemkab Pasuruan akan berupaya mencari solusi yang mengakomodasi kepentingan masyarakat sekaligus memperhatikan fungsi kawasan pertahanan.
“Ada dua opsi nanti, tentu akan ada win-win solutionnya juga. Jadi semuanya didata yang dianggap tanah sengketa itu, dan nanti selama pendataan tidak ada rumah baru lagi. Dan nanti saya juga bersurat terkait latihan yang akan diselenggarakan mendatang,” ungkap Rusdi.
Rusdi juga menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan hak-hak masyarakat, termasuk memastikan layanan dasar seperti pendidikan, listrik, air bersih, dan infrastruktur tetap berjalan. Seluruh hasil pertemuan bersama warga akan dirumuskan dan disampaikan kepada pemerintah serta instansi terkait di tingkat yang lebih tinggi sebagai bahan pertimbangan dalam mencari penyelesaian yang aman dan berkelanjutan bagi masyarakat di Kecamatan Lekok dan Kecamatan Nguling. [ada/beq]
