Jakarta, tvOnenews.com – Direktur Tjokroaminoto Institute, Bintang Wahyu Saputra, menilai penggiringan isu pergantian Kapolri dalam waktu dekat berpotensi menimbulkan kegaduhan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban nasional (kamtibmas).
Menurut Bintang, isu tersebut tidak seharusnya diperdebatkan di ruang publik karena pengangkatan maupun pergantian Kapolri sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
“Pergantian Kapolri merupakan hak Presiden. Karena itu, isu ini tidak perlu terus dibesar-besarkan dan dijadikan spekulasi yang bisa menimbulkan kegaduhan di masyarakat,” ujar Bintang di Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Bintang meyakini Presiden Prabowo memiliki pertimbangan yang matang dalam setiap keputusan strategis, termasuk terkait kepemimpinan Polri. Menurutnya, hingga saat ini Presiden Prabowo masih mengapresiasi kinerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dinilai sangat baik dalam menjalankan tugasnya serta membantu Presiden dalam menyukseskan berbagai agenda prioritas pemerintah.
“Kapolri Jenderal Sigit telah menunjukkan kinerja yang sangat baik, profesional, dan konsisten dalam membantu Presiden menyukseskan berbagai program prioritas nasional. Peran beliau sangat penting dalam mendukung stabilitas keamanan sekaligus mempercepat pelaksanaan program pemerintah,” katanya.
Ia mencontohkan keterlibatan aktif Polri dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional dan berbagai inisiatif lainnya di daerah.
Menurut Bintang, sinergi antara pemerintah dan Polri selama ini telah menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat implementasi program-program prioritas Presiden. Oleh karena itu, ia menilai spekulasi mengenai pergantian Kapolri dalam waktu dekat justru berpotensi mengganggu fokus pemerintah dalam menjalankan agenda pembangunan.
“Situasi global yang penuh tantangan membuat pemerintah harus menjaga keamanan dan stabilitas nasional. Kondisi yang kondusif sangat dibutuhkan agar program-program prioritas Presiden, termasuk Asta Cita, dapat berjalan secara optimal,” ujarnya.
Bintang juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang belum memiliki kepastian dan berpotensi memicu polemik di ruang publik.
“Mari kita jaga persatuan, perkuat semangat kebangsaan, dan tidak menyebarkan isu yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Menjaga kondisi tetap kondusif adalah tanggung jawab kita bersama demi kepentingan bangsa,” tutup Bintang.
