JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, kebutuhan anggaran untuk menutup belanja pegawai di 79 pemerintah daerah (pemda) mencapai Rp 3,5 triliun hingga Rp 3,7 triliun.
Adapun 79 pemda tersebut sebelumnya telah dipetakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai daerah yang membutuhkan tambahan anggaran Transfer ke Daerah (TKD).
"Kalau untuk belanja pegawainya saja itu lebih kurang Rp 3,7 triliun-an," kata Tito usai konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2026).
Tito menyampaikan, dana tersebut hanya untuk menggaji Aparatur Sipil Negara (ASN) semata.
Baca juga: Soal Banjir Padang, Mendagri: Tidak Ada Fasilitas Umum yang Rusak Berat
Jika dihitung kebutuhan anggaran keseluruhan, 79 pemda tersebut membutuhkan dana senilai Rp 14 triliun, termasuk untuk pos selain belanja pegawai.
Jumlah ini kata Tito, lebih kecil dari yang dihitung Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.
"Kalau ditambah yang lain-lain untuk memperkuat dia (pemda -red), lebih kurang Rp 14 triliun. Tapi kalau datanya Pak Menteri Keuangan, beliau menghitung kira-kira hampir Rp 20 triliun," beber Tito.
Lebih lanjut ia menjelaskan, skema penambahan anggaran TKD merupakan opsi terakhir dari tiga opsi yang disiapkan pemerintah.
Sebelum itu, ia lebih dulu meminta pemda untuk melakukan efisiensi secara tepat.
Terkait upaya ini, ia akan mengirim tim ke daerah-daerah tersebut untuk pendampingan, sekaligus mengecek cara efisiensi yang dilakukan.
Baca juga: Mendagri Minta Purbaya Prioritaskan DBH bagi Daerah Sulit Bayar Gaji Pegawai
Pasalnya, Kemendagri kerap menemukan pemda yang mengaku kesulitan membayar gaji PNS-PPPK, tetapi faktanya sebaliknya.
"Di NTT kemarin. Tidore demo 'kami enggak cukup uang untuk bayar'. Oke, kita turun tim. Begitu kita bedah, ternyata banyak yang enggak efisien. Terlalu banyak meeting-lah, kemudian terlalu banyak kegiatan-kegiatan, perjalanan dinas. Begitu dikurangi, ternyata cukup untuk membayar gaji," jelas Tito.
Selain efisiensi, ia mengusulkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa agar memprioritaskan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) kurang bayar kepada daerah-daerah tersebut.
Tito mengungkapkan, total DBH kurang bayar saat ini mencapai Rp 70 triliun.
Pemerintah pusat, kata Tito, tidak harus melunasinya sekaligus, melainkan diprioritaskan kepada daerah-daerah yang paling membutuhkan anggaran.
Baca juga: Mendagri Minta Kepala Daerah Lanjutkan Efisiensi Anggaran pada 2027
Jika DBH tidak cukup, menambah (top up) TKD akan menjadi opsi terakhir.
"Kalau ada daerah yang mungkin, efisiensi sudah dilakukan, sudah kita bedah, enggak cukup. DBH, enggak ada DBH-nya. Atau ada DBH tapi enggak cukup bayar belanja pegawai, enggak ada jalan lain. Ini harus top-up dari Kementerian Keuangan. Dan kami hitung lebih kurang, paling tidak 79 (pemda)," jelas Tito.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
